Jokowi Nilai Isolasi RT-RW Lebih Efektif dari Karantina Kota

Kompas.com - 30/06/2020, 11:24 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan amanat saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (1/6/2020). Upacara secara virtual itu dilakukan karena pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout/wsj. ANTARA FOTO/BPMI SetpresPresiden Joko Widodo memberikan amanat saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (1/6/2020). Upacara secara virtual itu dilakukan karena pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Handout/wsj.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai, strategi intervensi yang berbasis lokal saat ini menjadi strategi yang paling efektif untuk menangani pandemi Covid-19 yang disebabkan virus corona.

Intervensi lokal yang dimaksud yakni melakukan isolasi dalam lingkup kecil, misalnya di sebuah rukun tetangga.

"Jadi mengarantina, mengisolasi RT, mengisolasi RW, kampung atau desa, lebih efektif daripada kita karantina kota atau kabupaten," kata Jokowi saat mengunjungi kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Tengah di Semarang, yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Ekonomi Bagus, tapi Kasus Covid-19 Naik...

Jokowi pun mengajak seluruh jajaran kepala daerah dan gugus tugas se-Jawa Tengah untuk menggunakan intervensi lokal ini untuk menurunkan laju penularan.

Sampai Senin kemarin, di Jawa Tengah terdapat 3.680 kasus positif Covid-19.

Menurut data pemerintah, ada empat daerah yang masih berstatus zona merah atau resiko penularan tinggi yakni Kota Semarang, Kota Magelang, Demak dan Kabupaten Semarang.

"Kita harapkan dalam bulan depan, Juli, betul-betul kita semuanya bekerja keras sehingga Jateng turun dan yang namanya Covid-19 betul-betul bisa hilang dan insya Allah ekonomi kita bisa merangkak kepada sebuah pertumbuhan yang normal kembali," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Sekarang Tahu Setiap Hari Kementerian Keluar Anggaran Berapa Persen

Namun Jokowi menegaskan, masalah yang saat ini dihadapi bukan hanya krisis kesehatan saja, tapi juga masalah ekonomi.

Oleh karena itu kedua aspek ini harus diatur agar penanganannya sama-sama berjalan.

"Inilah yang harus hati-hati mengelola dan manajemen krisis ini agar urusan kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Saya harap bapak-ibu dan saudara sekalian gas dan remnya betul-betul diatur," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Kunjungi Jateng, ke Kantor Gugus Tugas hingga Kawasan Industri



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X