Jaksa Agung: Senin Ini Djoko Tjandra Mau Ajukan PK di PN Jaksel

Kompas.com - 29/06/2020, 11:21 WIB
Jaksa Agung, ST Burhanuddin di gedung Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, Senin (9/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAJaksa Agung, ST Burhanuddin di gedung Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, Senin (9/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, yang telah buron bertahun-tahun akan mengajukan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

ST Burhanuddin mengatakan, berdasarkan informasi, Djoko Tjandra akan mengajukan PK Senin (29/6/2020) ini.

"Pada hari ini beliau mengajukan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Baca juga: Soal Djoko Tjandra, Jaksa Agung Sebut Masih Dibicarakan dengan Otoritas Papua Nugini

Ia menyebutkan, beberapa waktu terakhir ini kejaksaan berupaya mencari Djoko Tjandra tetapi belum membuahkan hasil.

ST Burhanuddin pun menyatakan telah menginstruksikan jajarannya untuk segera menangkap Djoko Tjandra.

"Djoko Tjandra adalah buronan kami dan kami rencanakan sudah tiga hari ini kami cari, tapi belum muncul," tuturnya.

"Sudah saya perintahkan untuk tangkap dan eksekusi," kata Burhanuddin.

Pada Mei 2016, Jaksa Agung M Prasetyo mengakui tidak mudah untuk menangkap Djoko Sugiarto Tjandra yang masih buron.

Baca juga: Menangkan Permohonan Istri Djoko Tjandra, MK Nyatakan Jaksa Tak Boleh Ajukan PK

Djoko Tjandra belakangan diketahui berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Papua Niugini.

"Itu kesulitan yang kami hadapi. Termasuk Samadikun itu punya lima paspor. Ada di antara mereka, Edy Tansil, Djoko Tjandra sudah pasti mengubah kewarganegaraan," ujar Prasetyo di kantornya, Senin (25/4/2016).

Prasetyo menduga Djoko dilindungi oleh negaranya sekarang. Belakangan, dikabarkan Djoko juga berpindah ke Singapura.

Hal ini juga menyulitkan Kejagung untuk mengembalikan Djoko karena tidak adanya perjanjian ekstradisi.

"Kalau kami mengejar orang dan kami makan di restoran yang sama, tidak bisa begitu saja mencoba mengambil dia. Seperti itu kira-kira," kata Prasetyo.

Baca juga: Dirjen Imigrasi: Ekstradisi Djoko Tjandra Tergantung Pemerintah Papua Niugini

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Nasional
Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Nasional
AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

Nasional
ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

Nasional
Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Nasional
Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Nasional
Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Nasional
Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Nasional
Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Nasional
Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Nasional
Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Nasional
Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Nasional
Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X