Soal Djoko Tjandra, Jaksa Agung Sebut Masih Dibicarakan dengan Otoritas Papua Nugini

Kompas.com - 23/06/2016, 22:36 WIB
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo saat menghadiri acara buka puasa bersama di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2016). Kristian ErdiantoJaksa Agung Muhammad Prasetyo saat menghadiri acara buka puasa bersama di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan Pemerintah masih terus mengupayakan pemulangan terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, ke Tanah Air.

Prasetyo mengungkapkan proses pemulangan tersebut membutuhkan waktu lama karena Pemerintah RI masih harus menjalin komunikasi dan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Papua Nugini, negara yang jadi pelarian Djoko.

"Ini masih dalam proses pembicaraan dengan mereka (Pemerintah Papua Niugini) Harus ada mutual legal assistance, memang butuh proses," ujar Prasetyo usai menghadiri acara buka puasa bersama di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2016).

Sebelumnya, Prasetyo pernah mengaku kesulitan memulangkan Djoko Sugiarto Tjandra ke Indonesia. Pasalnya, buron yang kini berkewarganegaraan Papua Nugini itu telah memberi sumbangan besar ke negara tersebut.

(Baca: Kejagung Sebut Djoko Tjandra Dilindungi Papua Niugini)

"Dilindungi negara itu sekarang. Bahkan, berita terakhir, dia memberikan sumbangan luar biasa ke Papua Niugini," ujar Prasetyo di kantornya, Senin (25/4/2016).

Namun, Prasetyo enggan mengungkap lebih jauh berapa besar sumbangan yang diberikan. Saat ini, dia meminta Pemerintah Papua Niugini mau kooperatif dan tidak lagi melindungi Djoko agar bisa dikembalikan ke Indonesia untuk menjalani hukuman pidana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami berharap Pemerintah Papua Nugini bisa menyerahkan kepada kita. Kalau mereka melindungi terus, agak sulit bagi kita," kata Prasetyo.

Begitu pula sejumlah buron lain yang masih bersembunyi di negara lain. Prasetyo berharap, negara tempat persembunyian itu mau bekerja sama dengan Indonesia demi penegakan hukum.

"Kami tidak ada kompromi bagi para koruptor, dan tidak ada tempat yang aman bagi para koruptor untuk bersembunyi," kata Prasetyo.

Dalam kasus Djoko, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa dia bebas dari tuntutan. Kemudian, pada Oktober 2008, kejaksaan melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) menerima dan menyatakan bahwa Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah. Djoko dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta, sementara uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby.

Djoko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. Namun, alih status warga negara itu tidak sah karena Djoko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Jokowi Ungkap Kontribusi RI Hadapi Situasi Darurat Energi dan Iklim Dunia

Nasional
Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Mahfud Harap Publik Tetap Tenang Usai Pimpinan Teroris MIT Ali Kalora Tewas Ditembak

Nasional
Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Solidaritas Pegawai KPK terhadap 56 Pegawai yang Akan Dipecat: Beri Dua Kali Surat Ke Pimpinan

Nasional
BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

BNPT Kutuk Keras Tindakan KKB Serang Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Lini Masa Kedatangan Vaksin Covid-19 di Indonesia

Nasional
Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Total Kasus Covid-19 Tembus 4.188.529, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 2 Juta Per Hari

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Apresiasi Krisdayanti karena Blak-blakan soal Gaji | Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] PDI-P Apresiasi Krisdayanti karena Blak-blakan soal Gaji | Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19

Nasional
Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Sosok Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris Poso yang Dikabarkan Tewas

Nasional
Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Muhammad Kece Diduga Dianiaya Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Teroris Poso Ali Kalora dan Jaka Ramadhan Tewas dalam Baku Tembak

Teroris Poso Ali Kalora dan Jaka Ramadhan Tewas dalam Baku Tembak

Nasional
Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.