PKB Nilai Ancaman Reshuffle Jokowi Harus Jadi Pelecut Kerja Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menilai ancaman Presiden Joko Widodo soal reshuffle kabinet merupakan cambuk bagi para menteri agar bekerja lebih keras lagi.

Jazilul memahami bahwa saat ini Indonesia tengah dilanda krisis akibat pandemi Covid-19.

"Kami menghargai presiden yang memberikan peringatan yang keras sebagai pelecut bagi para menteri agar bekerja lebih keras dan bekerja dalan sense of crisis," kata Jazilul saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Ia pun mengamini pernyataan Jokowi agar para menteri bekerja ekstra menghadapi situasi krisis.

Baca juga: Jengkelnya Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi

"Menjadi menteri era Covid-19 tidak bisa bekerja biasa-biasa saja apalagi leha-leha, harus extraordinary," tutur Jazilul.

Jazilul mengatakan, apapun keputusan presiden nantinya, kepentingan bangsa ialah yang utama.

PKB sendiri saat ini memiliki tiga menteri yang duduk di kabinet, yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

"Kemaslahatan bangsa itu yang utama," kata dia.

Joko Widodo menyampaikam ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucapnya.

Menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Baca juga: Jokowi Marah dan Ancaman Reshuffle Kabinet

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.

"Entah buat perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah," kata dia.