PKB Nilai Ancaman Reshuffle Jokowi Harus Jadi Pelecut Kerja Menteri

Kompas.com - 29/06/2020, 11:05 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menilai ancaman Presiden Joko Widodo soal reshuffle kabinet merupakan cambuk bagi para menteri agar bekerja lebih keras lagi.

Jazilul memahami bahwa saat ini Indonesia tengah dilanda krisis akibat pandemi Covid-19.

"Kami menghargai presiden yang memberikan peringatan yang keras sebagai pelecut bagi para menteri agar bekerja lebih keras dan bekerja dalan sense of crisis," kata Jazilul saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Ia pun mengamini pernyataan Jokowi agar para menteri bekerja ekstra menghadapi situasi krisis.

Baca juga: Jengkelnya Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi

"Menjadi menteri era Covid-19 tidak bisa bekerja biasa-biasa saja apalagi leha-leha, harus extraordinary," tutur Jazilul.

Jazilul mengatakan, apapun keputusan presiden nantinya, kepentingan bangsa ialah yang utama.

PKB sendiri saat ini memiliki tiga menteri yang duduk di kabinet, yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

"Kemaslahatan bangsa itu yang utama," kata dia.

Joko Widodo menyampaikam ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

Nasional
Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Nasional
Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Nasional
Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Nasional
Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Nasional
Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Nasional
Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Nasional
Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Nasional
Jaksa Agung: Red Notice Itu Tidak Ada Cabut Mencabut!

Jaksa Agung: Red Notice Itu Tidak Ada Cabut Mencabut!

Nasional
Periksa Saksi, KPK Gali Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Saksi, KPK Gali Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Kubu Muchdi PR Sebut Munaslub Partai Berkarya Resmi dan Legal

Kubu Muchdi PR Sebut Munaslub Partai Berkarya Resmi dan Legal

Nasional
Jokowi: Uang Pemda di Bank Ada Rp 170 Triliun!

Jokowi: Uang Pemda di Bank Ada Rp 170 Triliun!

Nasional
Minta Pemda Belanjakan Anggaran, Jokowi: Jangan Ada yang 'Ngerem'

Minta Pemda Belanjakan Anggaran, Jokowi: Jangan Ada yang "Ngerem"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X