Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

RS Kartika Pulomas Layani Rapid Test untuk Santri Se-Indonesia

Kompas.com - 23/06/2020, 18:00 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Direktur Pelayanan Medis RS Kartika Pulomas Ikhwan Afwan mengatakan, saat ini RS Kartika Pulomas men-support pelaksanaan rapid test bagi santri dari seluruh instansi di Indonesia.

Sesuai protokol yang berlaku, seluruh santri yang akan kembali ke pesantren memang diharuskan melakukan rapid test sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19.

Pada awal pelaksanaan, RS Kartika Pulomas melakukan rapid test kepada para santri Gontor.

Untuk diketahui, RS Kartika Pulomas merupakan salah satu rumah sakit wakaf yang dikelola Dompet Dhuafa, dan termasuk dalam rekomendasi Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Darrusalam.

Baca juga: RS Kartika Pulomas Produksi Sendiri Disinfektan dan Hand Sanitizer

Sejak awal pandemi, Dompet Dhuafa memang aktif dalam upaya Cegah Tangkal (Cekal) Corona dan pembangunan rumah sakit container.

“Sesuai rekomendasi IKPM Gontor Darussalam, saat ini RS Kartika Pulomas menjadi rujukan prioritas santri Gontor untuk melakukan rapid test,” kata Ikhwan, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (19/6/2020)-Minggu (21/6/2020), dengan jumlah test per harinya mencapai lebih dari 1000.

Bagi santri yang kurang mampu, RS Kartika Pulomas memberi harga yang terjangkau, bahkan gratis.

Baca juga: Pandemi, Dompet Dhuafa Beri Layanan Kesehatan Cuma-cuma

“Hal tersebut sebagai bentuk dukungan RS Kartika Pulomas Dompet Dhuafa kepada santri Indonesia,” kata Ikhwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com