Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Bantu Pemerintah Kikis Kemiskinan, Dompet Dhuafa Verifikasi Datanya ke Ditjen Dukcapil

Kompas.com - 17/06/2020, 16:10 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.comDompet Dhuafa akan melakukan proses verifikasi identitas donatur dan penerima manfaat dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Proses verifikasi itu diperlukan untuk meningkatkan berbagai layanan dan program pemberdayaan Dompet Dhuafa, sehingga bisa membantu pemerintah dalam upaya mengikis angka kemiskinan.

Verifikasi dengan data Ditjen Dukcapil Kemendagri mesti dilakukan karena data pada Ditjen Dukcapil berbasis KTP elektronik (el).

Seperti diketahui, pada KTP el terdapat chip yang menyimpan semua data kependudukan pemiliknya, yang meliputi biodata, pas foto, tanda tangan, sidik jari telunjuk tangan kanan, serta sidik jari telunjuk tangan kiri.

Maka dari itu, kehadiran KTP Elektronik memberi kemudahan bagi Dompet Dhuafa dalam mendata secara detail.

Baca juga: Dukcapil: 94,4 Persen Suket Sudah Dicetak Jadi e-KTP

Tak hanya Dompet Dhuafa, hal tersebut juga akan dilakukan 13 lembaga lain yang bergerak pada bidang penyedia jasa layanan amil zakat nasional, perbankan, perusahaan pembiayaan (multi finance), fintech P2P Lending, perusahaan payment electronic money, dan perusahaan jasa kesehatan.

Meski begitu, Menteri Dalam Negeri Mohamad Tito Karnavian mengatakan, data-data yang yang ada di dalam chip terkunci sehingga aman dan tidak sembarangan bisa dibaca.

“Data merupakan hal privasi yang harus dijaga. Namun harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang sangat diperlukan, seperti mendorong pembangunan nasional,” kata Tito, seperti dalam keterangan terulisnya.

Lebih lanjut Ditjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Kemendagri tidak memberi data kependudukan, melainkan hak akses verifikasi data.

Baca juga: Kemendagri Beri Akses Verifikasi Data Penduduk pada 2.108 Lembaga

“Sampai hari ini, sudah ada 2.108 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data NIK dan KTP-el. Sinergi ini merupakan kerja sama dalam memberi hak akses verifikasi data kependudukan,” kata Zudan.

Kerja sama tersebut pun berlaku setelah Dompet Dhuafa yang mewakili 13 lembaga lainnya, menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil, Kamis (11/6/2020).

Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika Nasyith Majidi dalam sambutannya pun mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang dijalin.

“Hari ini, kami bersama 13 lembaga pengguna sangat bahagia sebab akses pemanfaatan data yang dikelola Kemendagri merupakan suatu kemajuan besar bagi proses operasional layanan,” kata Nasyith.

Baca juga: Berkurban Tahun Ini Bisa Lewat Dompet Dhuafa, Berikut Keuntungannya

Untuk diketahui, hal ini bukanlah kerja sama pertama Dompet Dhuafa dengan Ditjen Dukcapil. Pada 2015, Dompet Dhuafa pernah berkerja sama dengan Ditjen Dukcapil dalam program 1.000 Akta Kelahiran untuk Anak Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com