Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abetnego Tarigan, Aktivis Walhi yang Masuk Istana sebagai Deputi KSP

Kompas.com - 22/06/2020, 10:39 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melantik lima deputi Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Salah satu yang dilantik adalah Abetnego Panca Putra Tarigan

Dia Tarigan dilantik sebagai Deputi II KSP. Sebagai Deputi II, Abetnego akan membidangi pembangunan manusia.

Abetnego lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 1 Juni 1976. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Institut Bisnis Nusantara (IBN) Jakarta.

Baca juga: Resmi Dilantik, Ini 5 Deputi Kantor Staf Presiden

Saat ini sedang menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta.

Sebelum masuk Istana Kepresidenan, Abetnego memang dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup. Ia mulai menjadi aktivis lingkungan sejak 2001 lewat LSM Sawit Watch.

Lama berkecimpung di isu lingkungan, Abetnego akhirnya terpilih sebagai Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia dalam Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup XI tahun 2012. 

Ia memimpin Walhi sampai 2016. Setelah jabatannya di Walhi berakhir, Abetnego pun bergabung dengan Kantor Staf Presiden.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP: Pemerintah Terima Kritik, tetapi Harus Pakai Data dan Fakta

Pada 2016, awalnya ia menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di KSP. Barulah pada awal periode Joko Widodo-Ma'ruf Amin ia dipercaya menjabat Pelaksana Tugas Deputi II KSP.

Pada akhirnya, ia pun dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Deputi II KSP.

Penunjukannya sebagai deputi sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2020 yang diteken pada 15 Juni lalu.

Pada hari ini, Abetnego pun resmi dilantik sebagai Deputi II KSP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com