Kemendagri: Pengadaan Kebutuhan Protokol Kesehatan Pilkada dapat Dibiayai APBD

Kompas.com - 17/06/2020, 20:27 WIB
Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww. ANTARA FOTO/FAUZANWarga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembiayaan kebutuhan barang dan jasa protokol kesehatan untuk Pilkada 2020 dipastikan dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara ( APBD).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 yang terbit pada 15 Juni kemarin. Permendagri tersebut merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019.

Dalam Permendagri yang lama, kebutuhan protokol kesehatan Pilkada tak diatur karena pandemi Covid-19 belum terjadi.

"Pengadaan barang diatur dalam pasal terakhir," kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, kepada Kompas.com, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Ketat Bisa Hasilkan Reputasi Baik

Berdasarkan ketentuan Permendagri yang baru, penyelenggara pemilu dapat mengatur pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). NPHD ini sebelumnya telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah penyelenggara pilkada bersama pemerintah daerah.

Artinya, tidak dilakukan penganggaran atau kesepakatan NPHD baru untuk membiayai pengadaan protokol kesehatan, melainkan hanya restrukturisasi atau penyesuaian dari anggaran yang sudah disepakati.

Jika ternyata pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan melebihi angka NPHD dan kemampuan APBD, barulah pembiayaan dilakukan melalui tambahan anggaran Pilkada yang bersumber dari APBN.

Pada rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan DPR beberala waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mengucurkan Rp 1,02 triliun APBN kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk keperluan tambahan anggaran Pilkada.

"NPHD yang sudah ditandattangani sebelum Covid harus dilakukan penyesuaian sesuai pendekatan protokol kesehatan sesuai kebutuhan riil dari penyelenggara," terang Kastorius.

Baca juga: Kemendagri Gandeng Bulog Distribusikan Logistik Pilkada 2020

Dalam Pasal 14 Permendagri Nomor 41 Tahun 2020, diatur tata cara perubahan rincian penggunaan dana NPHD.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Asabri, Kejagung Periksa Eks Dirut sebagai Saksi

Kasus Asabri, Kejagung Periksa Eks Dirut sebagai Saksi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

Nasional
Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Nasional
Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Nasional
Gempa 7,1 Guncang Sulawesi Utara, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa 7,1 Guncang Sulawesi Utara, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Bertambah 4, Total Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi 47 Orang

Bertambah 4, Total Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi 47 Orang

Nasional
Kasus Masih Tinggi, Satgas Covid-19: Dampak PPKM Baru Tampak di Pekan Ketiga

Kasus Masih Tinggi, Satgas Covid-19: Dampak PPKM Baru Tampak di Pekan Ketiga

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI

KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI

Nasional
Komjen Listyo Sigit Segera Susun Rencana Aksi Kapolri

Komjen Listyo Sigit Segera Susun Rencana Aksi Kapolri

Nasional
Komjen Listyo Sigit Diharapkan Bikin Polri Kian Dipercaya Publik

Komjen Listyo Sigit Diharapkan Bikin Polri Kian Dipercaya Publik

Nasional
Hingga Saat Ini, Polri Masih Buru 11 Anggota MIT Pimpinan Ali Kalora

Hingga Saat Ini, Polri Masih Buru 11 Anggota MIT Pimpinan Ali Kalora

Nasional
Pembatasan Jawa-Bali Diperpanjang, Satgas Covid-19: Hasil Tahap Pertama Belum Maksimal

Pembatasan Jawa-Bali Diperpanjang, Satgas Covid-19: Hasil Tahap Pertama Belum Maksimal

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Jawa-Bali Akan Terus Dilanjutkan jika Masyarakat Tak Disiplin

Satgas Covid-19: PPKM Jawa-Bali Akan Terus Dilanjutkan jika Masyarakat Tak Disiplin

Nasional
Sebaran 346 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Jateng Catat 101

Sebaran 346 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Jateng Catat 101

Nasional
BNPB: Aceh dan Sumatera Utara Masuk Kategori Siaga Banjir dan Banjir Bandang

BNPB: Aceh dan Sumatera Utara Masuk Kategori Siaga Banjir dan Banjir Bandang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X