Pilkada 2020 dengan Protokol Kesehatan Ketat Bisa Hasilkan Reputasi Baik

Kompas.com - 17/06/2020, 15:30 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 yang digelar Desember mendatang harus dibarengi penerapan protokol kesehatan ketat.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengatakan, protokol kesehatan tersebut penting agar tidak memicu penularan Covid-19 saat pelaksanaan pilkada.

Hal tersebut dinilainya akan menjadi reputasi yang baik bagi Indonesia di mata dunia apabila berhasil melaksanakannya.

"Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dengan partisipasi masyarakat yang tinggi harus dibarengi protokol kesehatan ketat sehingga tidak memicu penularan Covid-19. Ini akan menjadi reputasi yang baik bagi bangsa Indonesia di mata dunia," ujar Kastorius dikutip dari siaran pers, Rabu (16/6/2020).

Baca juga: Kemendagri Gandeng Bulog Distribusikan Logistik Pilkada 2020

Ia mengatakan, Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang itu menjadi unik karena keharusan penerapan protokol kesehatan.

Kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan itu juga menjadi kunci pelaksanaan Pilkada 2020 bisa sukses tanpa memunculkan sebaran baru Covid-19.

Berkaca dari pengalaman Korea Selatan yang juga menggelar pemilu pada 15 April lalu, kata dia, Negeri Ginseng tersebut berhasil melaksanakannya di tengah pandemi Covid-19.

Partisipasi politik warga dalam pemilunya mencapai 62 persen lebih. Angka itu merupakan yang tertinggi dalam 30 tahun terakhir walaupun digelar saat pandemi.

Hal itu pula yang membuat Indonesia akan menjadikan Korea Selatan sebagai rujukan pelaksanaan pemilu di tengah pandemi Covid-19.

"Ada dua indikator sukses Pilkada Serentak 2020, mengacu pada pengalaman negara-negara yang berhasil melaksanakan pemilu di tengah pandemi Covid-19," kata dia.

Baca juga: Pilkada di Tengah Wabah, KPU Diminta Gencarkan Sosialisasi Lewat Media Massa

Indikator pertama adalah antusiasme masyarakat untuk memberikan suara sehingga partisipasi pemilih meningkat.

Indikator kedua adalah aman Covid-19 atau penyelenggaraan pilkada tidak menjadi pemicu penularan Covid-19.

"Artinya, sukses Pilkada adalah kombinasi antara peningkatan partisipasi pemilih di satu sisi serta menurunnya atau melandainya kurva Covid-19 di sisi lain," kata dia.

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Tak Akan Larang Kampanye Langsung

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KNPI Laporkan Permadi Arya terkait Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai

KNPI Laporkan Permadi Arya terkait Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai

Nasional
UPDATE 28 Januari: 166.540 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Januari: 166.540 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Sudah Saya Duga

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud MD: Sudah Saya Duga

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 87.280, Total 9.046.675 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 28 Januari: Bertambah 87.280, Total 9.046.675 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Januari: Bertambah 10.792, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 842.122

UPDATE 28 Januari: Bertambah 10.792, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 842.122

Nasional
Masyarakat Dapat Gugat Pemerintah yang Lalai Tangani Pandemi Covid-19

Masyarakat Dapat Gugat Pemerintah yang Lalai Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 28 Januari: Ada 82.676 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Januari: Ada 82.676 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 476 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 476 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Dukung Penanganan Stunting, Kemendagri Beri Akses Data Penduduk ke BKKBN

Dukung Penanganan Stunting, Kemendagri Beri Akses Data Penduduk ke BKKBN

Nasional
Jokowi Klaim Pandemi Terkendali, Pengamat: Siapa yang Membisikkan?

Jokowi Klaim Pandemi Terkendali, Pengamat: Siapa yang Membisikkan?

Nasional
Prabowo Mengenang Eks KSAD Wismoyo, Diberi Sajadah Sebelum Berangkat Operasi Militer

Prabowo Mengenang Eks KSAD Wismoyo, Diberi Sajadah Sebelum Berangkat Operasi Militer

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Nasional
'Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi...'

"Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi..."

Nasional
Pihak Kemenkes Sebut RS Tak Boleh Tarik Biaya dari Pasien Covid-19, tetapi...

Pihak Kemenkes Sebut RS Tak Boleh Tarik Biaya dari Pasien Covid-19, tetapi...

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Fadjroel: Presiden Jokowi Tegas soal Pemerintahan Antikorupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Fadjroel: Presiden Jokowi Tegas soal Pemerintahan Antikorupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X