Kompas.com - 17/06/2020, 15:30 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 yang digelar Desember mendatang harus dibarengi penerapan protokol kesehatan ketat.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengatakan, protokol kesehatan tersebut penting agar tidak memicu penularan Covid-19 saat pelaksanaan pilkada.

Hal tersebut dinilainya akan menjadi reputasi yang baik bagi Indonesia di mata dunia apabila berhasil melaksanakannya.

"Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dengan partisipasi masyarakat yang tinggi harus dibarengi protokol kesehatan ketat sehingga tidak memicu penularan Covid-19. Ini akan menjadi reputasi yang baik bagi bangsa Indonesia di mata dunia," ujar Kastorius dikutip dari siaran pers, Rabu (16/6/2020).

Baca juga: Kemendagri Gandeng Bulog Distribusikan Logistik Pilkada 2020

Ia mengatakan, Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang itu menjadi unik karena keharusan penerapan protokol kesehatan.

Kedisiplinan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan itu juga menjadi kunci pelaksanaan Pilkada 2020 bisa sukses tanpa memunculkan sebaran baru Covid-19.

Berkaca dari pengalaman Korea Selatan yang juga menggelar pemilu pada 15 April lalu, kata dia, Negeri Ginseng tersebut berhasil melaksanakannya di tengah pandemi Covid-19.

Partisipasi politik warga dalam pemilunya mencapai 62 persen lebih. Angka itu merupakan yang tertinggi dalam 30 tahun terakhir walaupun digelar saat pandemi.

Hal itu pula yang membuat Indonesia akan menjadikan Korea Selatan sebagai rujukan pelaksanaan pemilu di tengah pandemi Covid-19.

"Ada dua indikator sukses Pilkada Serentak 2020, mengacu pada pengalaman negara-negara yang berhasil melaksanakan pemilu di tengah pandemi Covid-19," kata dia.

Baca juga: Pilkada di Tengah Wabah, KPU Diminta Gencarkan Sosialisasi Lewat Media Massa

Indikator pertama adalah antusiasme masyarakat untuk memberikan suara sehingga partisipasi pemilih meningkat.

Indikator kedua adalah aman Covid-19 atau penyelenggaraan pilkada tidak menjadi pemicu penularan Covid-19.

"Artinya, sukses Pilkada adalah kombinasi antara peningkatan partisipasi pemilih di satu sisi serta menurunnya atau melandainya kurva Covid-19 di sisi lain," kata dia.

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Tak Akan Larang Kampanye Langsung

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Nasional
Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Nasional
Kunjungi Vaksinasi Seniman, Menkes: Kami Harap Masyarakat Tahu Vaksinasi itu Aman

Kunjungi Vaksinasi Seniman, Menkes: Kami Harap Masyarakat Tahu Vaksinasi itu Aman

Nasional
Umrah Mesti Divaksin dengan yang Bersertifikat WHO, Pemerintah Lobi Arab Saudi

Umrah Mesti Divaksin dengan yang Bersertifikat WHO, Pemerintah Lobi Arab Saudi

Nasional
Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X