Mendagri Minta Kepala Daerah Pakai "Jurus Silat" Atasi Masalah Bansos

Kompas.com - 17/06/2020, 19:38 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberikan paparan dalam rapat kerja perecepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberikan paparan dalam rapat kerja perecepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah kreatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

Menurut Tito, inovasi dan terobosan diperlukan lantaran situasi saat ini belum pernah dihadapi sebelumnya.

“Saya minta teman-teman kepala daerah keluarkan 'jurus silatnya' supaya permasalahan bisa selesai di situasi yang memang belum pernah kita alami sejak merdeka,” kata Tito dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Akui Bansos Ada yang Tak Tepat Sasaran, Menko PMK Janji Perbaiki

Tito juga meminta para kepala daerah tidak pasif ketika menanggapi persoalan penyaluran bansos.

Ia menginstruksikan pemimpin daerah menutup berbagai celah penyelewengan bantuan tanpa harus membuat kegaduhan.

“Kalau ada teman-teman kepala daerah yang pasif, ini yang terjadi adalah saling menyalahkan,” kata Tito.

Baca juga: Mensos Akui Bansos Belum Tersalurkan 100 Persen

Mantan Kapolri ini lantas mencontohkan terobosan yang dilakukan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Menurut Tito, Azwar dapat memvalidasi data-data penerima manfaat bansos di daerahnya dengan cepat.

Data itu lantas dipublikasikan di papan-papan kelurahan dan kecamatan di seluruh Banyuwangi. Dengan demikian, warga dapat melihat langsung apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat bansos atau tidak.

“Sehingga kalau ada yang protes segala macam, itu semua terjaring di tingkat bawah dengan cepat dan diakomodasi,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui penyaluran bansos masih perlu perbaikan karena belum sepenuhnya tepat sasaran.

Baca juga: Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

"Untuk evaluasi hingga Juni 2020, bahwa progres penyaluran baik program reguler maupun nonreguler masih akan terus diperbaiki. Perbaikan ketepatan sasaran dalam tiap tahap penyaluran,” kata Muhadjir.

Muhadjir menyebut bansos yang tak tepat sasaran ini karena masih adanya data tak akurat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Banyak warga miskin yang harusnya menerima bantuan belum masuk dalam DTKS. Ada juga warga mampu namun masuk dalam data DTKS.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X