Kemendagri: Pengadaan Kebutuhan Protokol Kesehatan Pilkada dapat Dibiayai APBD

Kompas.com - 17/06/2020, 20:27 WIB

Fitria Chusna Farisa,

Krisiandi

Tim Redaksi

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.(ANTARA FOTO/FAUZAN)

Pada diskusi virtual yang digelar Selasa (16/6/2020) kemarin, Kastorius menyebut bahwa Kemendagri akan memberikan pendampingan kepada pemda yang kesulitan melakukan alokasi APBD untuk keperluan Pilkada.

Ia mengungkap, ada sejumlah pemda yang kapasitas fiskalnya terbatas akibat berkurangnya pendapatan selama pandemi Covid-19.

"Kami sudah melihat ada sekitar 15 kabupaten/kota yang kapasitas fiskalnya terbatas akibat dari pendepatan berkurang dari pusat dan daerah. Ini akan diatasi lewat realokasi APBD maupun melalui bantuan dari pusat," katanya.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan dimulai pada Senin (15/6/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.