Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelompok Rentan Perlu Mendapat Perlindungan di Tengah Pandemi

Kompas.com - 10/06/2020, 16:39 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Kelompok rentan tersebut antara lain, penyandang disabilitas, kelompok yang berorientasi seksual berbeda, minoritas, hingga lansia.

"Karena Indonesia sebelum wabah ini bukan negara yang sempurna kesejahteraannya dan ada kelompok masyarakat yang rentan," ujar Puji Pujiono dari Sekretariat Jaringan antar-Organisasi Masyarakat Sipil, dalam diskusi daring, Rabu (10/6/2020).

Baca juga: Pemkot Jakarta Pusat Utamakan Kelompok Rentan untuk Ikut Rapid Test

Puji mengatakan, kelompok rentan biasanya tidak masuk dalam ekonomi arus utama (mainstream). Mereka bertahan hidup bergantung pada sektor informal.

Karena itu, mereka menjadi anggota masyarakat yang secara kolektif merasakan dampak paling awal ketika terjadinya pandemi Covid-19.

Menurut Puji, kelompok tersebut sangat rawan akan goncangan ketika terjadinya sebuah krisis. Terlebih, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan sosial.

Baca juga: Selain Lansia, Kelompok Rentan Ini Diharapkan Tetap di Rumah selama Pandemi Covid-19

Begitu juga dengan adanya keterbatasan kemampuan untuk beradaptasi dan tidak punya akses terhadap teknologi.

Karena itu, kata Puji, dalam melindungi kelompok rentan tersebut, semua komponen masyarakat perlu menghormati harkat dan martabat mereka.

Caranya, dengan menjamin dan mendorong kebebasan untuk membuat pilihan. Kemudian menghargai perbedaan dan keragaman dengan tidak mendiskriminasi.

Baca juga: Pemerintah Ajak Masyarakat Lindungi Kelompok Rentan dari Covid-19

Selain itu juga mengedepankan kesetaraan dalam keikutsertaan dan keterlibatan secara efektif.

"Memperluas akses terhadap proses, layanan, dan memberi lebih kepada mereka yang berkekurangan," ungkap Puji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com