Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PB IDI Sarankan Pemerintah Segera Buat Pedoman Protokol Kesehatan untuk Pilkada 2020

Kompas.com - 10/06/2020, 10:42 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyarankan pemerintah segera membuat buku pedoman protokol kesehatan terkait pencegahan virus corona (Covid-19) untuk pelaksanaan Pilkada 2020.

Hal itu dikatakan Slamet dalam acara webinar bertajuk 'Pilkada Aman Covid-19 dan Demokratis,' yang dikutip Kompas.com melalui keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).

"Protokol kesehatan harus diterjemahkan dalam sebuah buku pedoman. Apakah nyoblosnya jaraknya satu meter atau satu setengah meter," kata Slamet.

Baca juga: PB IDI Siap Bantu Pelaksanaan Pilkada 2020

Selain itu, lanjut Slamet, protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada harus segera disosialiasasikan ke masyarakat.

Sehingga, masyarakat bisa memahami dan melaksanakan protokol kesehatan saat pilkada digelar.

"Lalu sosialisasi. Karena faktor masyarakat sangat penting. Petugas harus dilindungi terutama di bagian wajah," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan, pihaknya siap mendukung pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca juga: Pilkada di Tengah Wabah, Bawaslu Khawatir Keinginan Masyarakat jadi Petugas Pemilihan Rendah

Pelaksanaan Pilkada rencananya akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 walaupun kondisi Indonesia belum pulih seutuhnya dari pandemi Covid-19.

"PB IDI siap membantu sepenuhnya. Di masing-masing wilayah, kabupaten dan kota, kami memiliki jaring-jaring wilayah dan cabang," kata Daeng melalui keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).

Daeng menuturkan, IDI siap memberikan dukungan berupa penilaian dan saran bagi perumusan protokol kesehatan yang diperlukan.

Serta membantu memberikan pengawasan kesehatan agar masyarakat dan peserta pilkada aman dari Covid-19.

"Saya kira ini tugas kita bersama. IDI memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Tidak ada kata tidak bagi kami," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com