Kompas.com - 09/06/2020, 05:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat untuk melibatkan ulama dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Kesepakatan itu tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Kepala BNPB Doni Monardo dan Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2020).

"MoU ini sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk menghadapi Covid-19 ini," kata Doni melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Baca juga: Soal Ibadah di Tengah Pandemi, PBNU Minta Pemda dan Ulama Bahas Zona Rawan Covid-19

Doni berharap, dengan adanya kerja sama ini, MUI melalui para ustaz dan da'i di berbagai daerah bisa menyampaikan pesan tentang pentingnya protokol kesehatan.

Pesan ini diharapkan dapat disampaikan baik di lingkungan pendidikan formal maupun di lingkungan pendidikan non formal seperti pesantren.

Doni yakin, semakin banyak tokoh-tokoh Islam yang menyampaikan pesan tentang pentingnya protokol kesehatan, semakin cepat pandemi Covid-19 teratasi.

"Sehingga masyarakat kita yang mayoritas Islam ini betul-betul bisa memahami karena yang menyampaikannya adalah ulama," ujarnya.

Baca juga: Mengapa Masih Ada Orang Enggan Memakai Masker Selama Pandemi Covid-19?

Menurut Doni, untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 masyarakat perlu memperbaiki perilakunya dengan menjadi lebih taat kepada aturan dan lebih patuh pada protokol kesehatan.

Doni pun mengingatkan pentingnya selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Ketiga bagian penting inilah yang harus kita lakukan selama Covid ini masih ada, selama wabah ini masih menjadi ancaman," kata Doni.

Baca juga: Ahli: Naik dan Turunnya Kasus Covid-19 di Indonesia karena Penularan Saat Lebaran

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Nasional
Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Nasional
 Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Nasional
PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

Nasional
Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Nasional
KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.