Biro Perjalanan Haji Terancam Terpukul Bila Jemaah Tarik Dana

Kompas.com - 05/06/2020, 15:15 WIB
Ilustrasi haji Kementerian Agama RIIlustrasi haji
Penulis Dani Prabowo
|

Sebab, biro pengelola ibadah haji khusus (PIHK) saat ini sudah cukup babak belur akibat banyak pembatalan umrah yang diajukan selama masa pandemi Covid-19.

"Bulan lalu, ada lebih kurang 1.500 pegawai dari sekitar 300 biro perjalanan haji dan umrah yang terpaksa dirumahkan. Tahun ini, biro perjalanan haji khusus sama sekali tidak memiliki biaya operasional untuk persiapan haji tahun depan," kata Sekretaris Jenderal Himpuh Anton Subekti seperti dilansir dari Kompas.id.

"Sementara, kami harus menyiapkan operasional ibadah haji khusus tahun depan setidaknya pada November mendatang karena saat itu sudah masuk tahun 1442 Hijriah," imbuh dia.

Baca juga: Beberapa Hal yang Perlu Diketahui soal Refund Dana Haji 2020

Alokasi dana tersebut, menurut Anton, dimungkinkan bila mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Menurut dia, kondisi biro perjalanan haji swasta saat ini tidak memiliki modal untuk melunasi pemesanan hotel, penerbangan, bahkan dana pengembalian untuk jemaah yang membatalkan rencana haji.

Sementara itu, Bamsoet berharap, pemerintah juga dapat memberikan stimulus kepada biro penyelenggar haji dan umrah, minimal berupa keringanan pajak.

Stimulus serupa sebelumnya juga diberikan pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar usaha mereka dapat tetap bertahan di masa pandemi seperti saat ini.

"Sejak Februari 2020, perusahaan penyelenggara haji dan umrah tidak memberangkatkan jamaah umrah karena pemerintah Arab Saudi menutup layanan umrah akibat pandemi Covid 19. Penutupan tersebut bisa jadi hingga akhir tahun 2020 ini," kata Bamsoet.

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

"Kini para perusahaan penyelenggara haji dan umrah juga tak bisa memberangkatkan jamaah haji. Kondisi ini tentu memberatkan cash flow perusahaan. Pemerintah perlu hadir agar tak terjadi penutupan perusahaan atau pemutusan hubungan kerja dari perusahaan penyelenggara haji dan umrah," imbuh dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X