Polri Diminta Selidiki Dugaan Keterlibatan Polisi dalam Kasus Penembakan 2 Warga Poso

Kompas.com - 04/06/2020, 13:59 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta Divisi Propam Mabes Polri menyelidiki kasus penembakan dua warga di Poso, Pesisir Utara, Sulawesi Tengah, Selasa (2/6/2020).

"Saya meminta agar Pimpinan Polri secara khusus memberikan atensi terhadap kasus tertembak matinya kedua warga di Poso ini," kata Arsul dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020).

Arsul mengatakan, penyelidikan kasus penembakan dua warga Poso tersebut harus melibatkan Komnas HAM untuk mengungkap pelaku penembak berasal dari oknum anggota polisi atau pihak lain.

Baca juga: Memancing di Laut sejak Jumat, Tiga PNS di Poso Belum Kembali

Oleh karenanya, hal tersebut harus diklarifikasi dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi dan Komnas HAM.

"Makanya saya meminta Komnas HAM juga ikut terlibat menyelidiki apakah itu ditembak anggota polisi atau pihak lain di luar anggota polisi. Justru itu yang harus diklarifikasi dalam sebuah penyelidikan, dan supaya publik percaya tidak hanya polisi yang menyelidiki tapi Komnas HAM juga," ujarnya.

Lebih lanjut, Arsul optimistis Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis akan serius menangani kasus penembakan tersebut untuk menjaga citra baik institusi Polri. Penyelidikan kasus ini juga sebagai ikhtiar menghadirkan keadilan bagi keluarga korban.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arsul juga meminta, jika kasus tersebut merupakan salah tembak, Polri perlu meminta maaf secara terbuka dan ganti rugi.

"Jika kasus tersebut merupakan salah tembak dan dua korbannya adalah warga yang tidak ada sangkut pautnya dengan terorisme maupun kejahatan lainnya, maka Polri perlu meminta maaf secara terbuka dan memberikan ganti rugi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua warga sipil tewas usai ditembak orang tak dikenal ( OTK) di Poso Pesisir Utara, Sulawesi Tengah, Selasa (2/6/2020) kemarin.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan melalui video telekonferensi, Rabu (3/6/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Ketua DPRD DKI, KPK Dalami Penganggaran Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Ketua DPRD DKI, KPK Dalami Penganggaran Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Proses Dugaan Penganiayaan, Polri Juga Pastikan Kasus Penistaan Muhammad Kece Berjalan

Proses Dugaan Penganiayaan, Polri Juga Pastikan Kasus Penistaan Muhammad Kece Berjalan

Nasional
PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

PAN Masuk Lingkaran, Koalisi Jokowi di Simpang Jalan?

Nasional
Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Nasional
Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Nasional
Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

Nasional
Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Nasional
Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Nasional
Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Nasional
Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Nasional
Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Nasional
Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.