Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Diminta Selidiki Dugaan Keterlibatan Polisi dalam Kasus Penembakan 2 Warga Poso

Kompas.com - 04/06/2020, 13:59 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta Divisi Propam Mabes Polri menyelidiki kasus penembakan dua warga di Poso, Pesisir Utara, Sulawesi Tengah, Selasa (2/6/2020).

"Saya meminta agar Pimpinan Polri secara khusus memberikan atensi terhadap kasus tertembak matinya kedua warga di Poso ini," kata Arsul dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2020).

Arsul mengatakan, penyelidikan kasus penembakan dua warga Poso tersebut harus melibatkan Komnas HAM untuk mengungkap pelaku penembak berasal dari oknum anggota polisi atau pihak lain.

Baca juga: Memancing di Laut sejak Jumat, Tiga PNS di Poso Belum Kembali

Oleh karenanya, hal tersebut harus diklarifikasi dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi dan Komnas HAM.

"Makanya saya meminta Komnas HAM juga ikut terlibat menyelidiki apakah itu ditembak anggota polisi atau pihak lain di luar anggota polisi. Justru itu yang harus diklarifikasi dalam sebuah penyelidikan, dan supaya publik percaya tidak hanya polisi yang menyelidiki tapi Komnas HAM juga," ujarnya.

Lebih lanjut, Arsul optimistis Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis akan serius menangani kasus penembakan tersebut untuk menjaga citra baik institusi Polri. Penyelidikan kasus ini juga sebagai ikhtiar menghadirkan keadilan bagi keluarga korban.

Arsul juga meminta, jika kasus tersebut merupakan salah tembak, Polri perlu meminta maaf secara terbuka dan ganti rugi.

"Jika kasus tersebut merupakan salah tembak dan dua korbannya adalah warga yang tidak ada sangkut pautnya dengan terorisme maupun kejahatan lainnya, maka Polri perlu meminta maaf secara terbuka dan memberikan ganti rugi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua warga sipil tewas usai ditembak orang tak dikenal ( OTK) di Poso Pesisir Utara, Sulawesi Tengah, Selasa (2/6/2020) kemarin.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan melalui video telekonferensi, Rabu (3/6/2020).

"Benar telah terjadi penembakan warga Poso di Pesisir Utara pada Selasa, 2 Juni 2020, yang mengakibatkan dua warga meninggal dunia," ungkap Ramadhan.

Ramadhan belum mau mengungkap identitas maupun inisial dua korban. 

Baca juga: Dua Warga Poso Utara Tewas Ditembak OTK

Menurut dia, personel dari Satgas Tinombala, Polda Sulteng serta Polres Poso sedang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang berlokasi di kawasan hutan.

Polisi juga sedang menyelidiki peristiwa tersebut.

Meski demikian, Ramadhan memastikan bahwa situasi di daerah tersebut saat ini telah kondusif.

"Secara umum, situasi di Poso saat ini kondusif, aman, dan terkendali," ujar Ramadhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com