Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas sosial di berbagai daerah menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman RI.

Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menyatakan, berdasarkan catatan pengaduan masyarakat terdampak Covid-19, dinas sosial jadi instansi yang paling banyak dilaporkan.

"Instansi yang paling banyak dilaporkan karena tadi terkait bansos, yang tertinggi adalah dinsos sebanyak 53,1 persen," kata Amzulian dalam konferensi pers yang digelar daring, Rabu (3/6/2020).

Kemudian disusul lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 3,3 persen, PLN sebanyak 2,1 persen, bank sebanyak 1,5 persen, dan sarana perhuungan 0,7 persen. Instansi lainnya sebanyak 39,3 persen.

Baca juga: Dugaan Malaadministrasi Evi Novida, Ombudsman Kecewa DKPP Tak Kooperatif

Amzulian menjelaskan, laporan Ombudsman itu berdasarkan akumulasi data sejak 29 April hingga 29 Mei.

Ia mengatakan, total ada 1.004 aduan yang diterima Ombudsman dalam kurun waktu tersebut.

Ia pun menyebutkan, 817 di antaranya merupakan laporan terkait bantuan sosial.

"Berdasarkan substansi, laporan paling banyak terkait dengan bantuan sosial. Sebanyak 81,3 persen laporan kepada Ombudsman terkait bansos atau 817 pengaduan," kata Amzulian.

Amzulian mengatakan, aduan terkait bansos yang dilaporkan masyarakat menyoal penyaluran bantuan yang tidak merata serta prosedur penerimaan bantuan yang tidak jelas.

Menurut dia, ketidakjelasan data penerima bansos yang dimiliki pemerintah sangat merugikan masyarakat.

Baca juga: Ombudsman Banten Terima 105 Aduan Bansos Covid-19, dari Pungli hingga Pemakaian Data Lama

"Yang terbanyak soal penyaluran bantuan tidak merata dalam hal waktu dan masyarakat yang dituju serta wilayah sasaran. Kemudian terkait prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan itu tidak jelas," tutur Amzulian.

"Kemudian terkait masyarakat yang kondisinya lebih darurat ternyata tidak terdaftar," imbuhnya.

Berikutnya, Ombudsman mencatat 149 pengaduan terkait ekonomi dan keuangan, 19 pengaduan terkait pelayanan kesehatan, 15 pengaduan terkait transportasi, dan 4 pengaduan terkait keamanan.

Amzulian menyatakan, laporan di bidang ekonomi dan keuangan misalnya soal informasi relaksasi kredit hingga diskon listrik yang diberikan PLN.

Ia menyebutkan, berbagai kebijakan pemerintah nyatanya belum terinformasikan dengan baik di berbagai daerah.