LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Kompas.com - 29/05/2020, 05:50 WIB
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suryo usai bertemu dengan Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/3/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua LPSK Hasto Atmojo Suryo usai bertemu dengan Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait perlindungan korban terorisme

Penandatangan tersebut dilakukan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar di Kantor LPSK, Jakarta, Kamis, (28/5/202).

“Kami berharap dengan adanya MoU ini, kerja sama kedua lembaga yang selama ini sudah berjalan dengan baik, bisa lebih ditingkatkan,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: BNPT dan LPSK Dorong PP Perlindungan Korban Terorisme Segera Disahkan

Hasto menuturkan, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi koordinasi pelaksanaan program perlindungan dan pemulihan korban.

Kemudian penerbitan surat penetapan korban terorisme dan pembentukan satgas pemulihan korban terorisme.

Lalu pertukaran data dan informasi korban terorisme serta upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kedua pihak.

“Subyek perlindungan dalam MoU ini bukan hanya untuk korban, namun meliputi saksi, pelapor dan ahli tindak pidana terorisme," kata Hasto.

Hasto mengharapkan, BNPT dapat merancang sebuah program kerja untuk membantu pemulihan korban terorisme dari segi layanan medis, psikologis dan psikososial yang sifatnya lebih jangka panjang.

Sebab, sesuai dengan aturan yang ada, limitasi waktu layanan yang bisa diberikan LPSK kepada korban hanya untuk jangka waktu tiga tahun.

"Sedangkan, LPSK kerap menjumpai korban yang masih membutuhkan layanan pemulihan untuk jangka waktu yang cukup panjang," ungkap dia.

Sementara itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan, selain program deradikalisasi bagi pelaku, perlindungan terhadap korban terorisme menjadi salah satu prioritas bagi lembaganya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Rancangan Perpres soal TNI Tangani Terorisme

Menurutnya, poin yang tertuang dalam nota kesepahaman akan menjadi landasan, khususnya bagi BNPT untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan bagi korban terorisme.

“Penandatangan nota kesepahaman ini juga merupakan wujud kehadiran negara bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan terorisme," kata Boy.

Hadir dalam penandatanganan MoU tersebut para wakil ketua dan sekjen LPSK. Sedangkan Kepala BNPT didampingi oleh sejumlah seputi dan sekretaris utama BNPT.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Masuk Prolegnas, RUU IKN Belum Dibahas DPR

Meski Masuk Prolegnas, RUU IKN Belum Dibahas DPR

Nasional
Minta Vaksin Nusantara Dikembangkan di Tahap Praklinis, BPOM: Agar Tak jadi Percobaan yang Tak Pasti

Minta Vaksin Nusantara Dikembangkan di Tahap Praklinis, BPOM: Agar Tak jadi Percobaan yang Tak Pasti

Nasional
Hadar Nafis: Nyata Sekali, Kita Harus Membatasi Kepemimpinan Presiden

Hadar Nafis: Nyata Sekali, Kita Harus Membatasi Kepemimpinan Presiden

Nasional
Anggota DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, IDI: Harusnya Beri Contoh sesuai Kaidah

Anggota DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, IDI: Harusnya Beri Contoh sesuai Kaidah

Nasional
Dubes Arab Saudi untuk Indonesia: Insya Allah Tetap Ada Pelaksanaan Ibadah Haji di 2021

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia: Insya Allah Tetap Ada Pelaksanaan Ibadah Haji di 2021

Nasional
Kakorlantas Polri: Mudik Sebelum 6 Mei Silakan Saja

Kakorlantas Polri: Mudik Sebelum 6 Mei Silakan Saja

Nasional
Satgas Covid-19: Vaksin Nusantara Dikembangkan di Amerika dan Diujicoba di Indonesia

Satgas Covid-19: Vaksin Nusantara Dikembangkan di Amerika dan Diujicoba di Indonesia

Nasional
Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

Nasional
Kemenko PMK Dorong Rancangan Perpres Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Segera Diterbitkan

Kemenko PMK Dorong Rancangan Perpres Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Segera Diterbitkan

Nasional
34 dari 56 Napi Teroris Berikrar Setia kepada NKRI, Kemenkumham: Yang 22 Terus Kita Bina

34 dari 56 Napi Teroris Berikrar Setia kepada NKRI, Kemenkumham: Yang 22 Terus Kita Bina

Nasional
Imigrasi Pastikan Layanan Eazy Passport Tetap Buka Selama Ramadhan, Simak Syaratnya

Imigrasi Pastikan Layanan Eazy Passport Tetap Buka Selama Ramadhan, Simak Syaratnya

Nasional
Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Nasional
Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Nasional
Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Nasional
Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X