LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Kompas.com - 29/05/2020, 05:50 WIB
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suryo usai bertemu dengan Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/3/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua LPSK Hasto Atmojo Suryo usai bertemu dengan Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding ( MoU) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) terkait perlindungan korban terorisme

Penandatangan tersebut dilakukan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar di Kantor LPSK, Jakarta, Kamis, (28/5/202).

“Kami berharap dengan adanya MoU ini, kerja sama kedua lembaga yang selama ini sudah berjalan dengan baik, bisa lebih ditingkatkan,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: BNPT dan LPSK Dorong PP Perlindungan Korban Terorisme Segera Disahkan

Hasto menuturkan, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi koordinasi pelaksanaan program perlindungan dan pemulihan korban.

Kemudian penerbitan surat penetapan korban terorisme dan pembentukan satgas pemulihan korban terorisme.

Lalu pertukaran data dan informasi korban terorisme serta upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kedua pihak.

“Subyek perlindungan dalam MoU ini bukan hanya untuk korban, namun meliputi saksi, pelapor dan ahli tindak pidana terorisme," kata Hasto.

Hasto mengharapkan, BNPT dapat merancang sebuah program kerja untuk membantu pemulihan korban terorisme dari segi layanan medis, psikologis dan psikososial yang sifatnya lebih jangka panjang.

Sebab, sesuai dengan aturan yang ada, limitasi waktu layanan yang bisa diberikan LPSK kepada korban hanya untuk jangka waktu tiga tahun.

"Sedangkan, LPSK kerap menjumpai korban yang masih membutuhkan layanan pemulihan untuk jangka waktu yang cukup panjang," ungkap dia.

Sementara itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan, selain program deradikalisasi bagi pelaku, perlindungan terhadap korban terorisme menjadi salah satu prioritas bagi lembaganya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Rancangan Perpres soal TNI Tangani Terorisme

Menurutnya, poin yang tertuang dalam nota kesepahaman akan menjadi landasan, khususnya bagi BNPT untuk meningkatkan kualitas layanan perlindungan bagi korban terorisme.

“Penandatangan nota kesepahaman ini juga merupakan wujud kehadiran negara bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan terorisme," kata Boy.

Hadir dalam penandatanganan MoU tersebut para wakil ketua dan sekjen LPSK. Sedangkan Kepala BNPT didampingi oleh sejumlah seputi dan sekretaris utama BNPT.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Dubes RI soal Keberhasilan Pemilu Korsel di Tengah Pandemi

Penjelasan Dubes RI soal Keberhasilan Pemilu Korsel di Tengah Pandemi

Nasional
Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Prabowo Bertemu Menhan Austria, Bahas Rencana Pembelian Eurofighter Typhoon

Nasional
Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X