Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak Polri segera menuntaskan kasus dugaan perbudakan ABK Indonesia yang terjadi pada tujuh tahun terakhir.

Ketua SBMI Hariyanto Suwarno mengatakan desakan tersebut bertujuan agar penegakan hukum berlangsung adil dan merata terhadap kasus ABK sebelumnya.

"Yang perlu ditekankan adalah hukum ini harus berlaku adil merata bagi siapapun," tegas Hariyanto kepada Kompas.com, Rabu (27/5/2020).

SBMI sendiri mencatat kasus perbudakan ABK Indonesia di atas kapal sudah berlangsung sejak 2013.

Pada tahun tersebut, setidaknya terdapat 74 kasus perbudakan di Cape Town, Afrika Selatan dan berhasil dipulangkan ke Tanah Air.

Baca juga: Dua ABK WNI Kapal Long Xing 606 Tiba di China

Kemudian pada 2016 terjadi 13 kasus dan bisa dipulangkan. Lalu pada 2018 terjadi 10 kasus, 2019 terjadi 8 kasus, dan 2020 terdapat 20 kasus.

Hariyanto mengungkapkan sejauh ini pihaknya tak mengetahui kejelasan proses hukum dari puluhan kasus yang ditangani Polri.

Padahal, kata dia, jika merujuk penanganan kasus perbudakan yang terjadi baru-baru ini, seharusnya Polri juga memberlakukan keadilan hukum terhadap kasus-kasus sebelumnya.

"Jangan sampai penegakan hukum ini hanya menjadi lip service karena isu ini sudah mencuat di internasional. Penindakan harus kuat," tegas dia.

Polri menangani kasus dugaan dugaan perdagangan orang yang berujung pelarungan ABK WNI di kapal asing. 

Sejauh ini, Polri telah menetapkan lima tersangka dalam dua kasus perbudakan terhadap ABK WNI. 

Pertama, tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629.

Ketiga tersangka tersebut adalah seorang berinisial WG dari PT APJ, JK dari PT SMG, dan KMF dari PT LPB.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ancaman hukumannya minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Kedua, dua tersangka dalam kasus tewasnya ABK Indonesia yang jenazahnya dilarung ke perairan Somalia.

Dua orang itu adalah S (45) Komisaris PT Mandiri Tunggal Bahari dan MH (54) Direktur PT Mandiri Tunggal Bahari.

Baca juga: Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Perusahaan tersebut merupakan agen pemberangkatan ABK untuk bekerja di kapal asing Lu Qing Yuan Yu 623 dan kapal Fu Yuan Yu 1218.

Kedua tersangka dijerat Pasal 85 dan 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Mereka juga terancam dijerat pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara.