Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kompas.com - 28/05/2020, 05:00 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat menggalang petisi terkait penundaan pilkada 2020.

Mereka meminta supaya pemangku kepentingan memundurkan pelaksanaan pilkada hingga tahun 2021, lantaran saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

Petisi itu dapat diakses di www.change.org/janganpilkadadulu.

“Pemikiran sudah kami salurkan lewat diskusi, tapi pemerintah tetap pada pendirian untuk melaksanakan pilkada Desember 2020," kata salah satu perwakilan koalisi yang juga pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay dalam konferensi pers daring, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

"Karena itu kami memikirkan cara lain yaitu mengumpulkan aspirasi bahwa pilkada tidak seharusnya tetap dilakukan dengan kualitas yang menurun,” lanjut mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu.

Dalam petisi ini, koalisi menyampaikan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo sebagai landasan hukum penundaan pilkada tak memuat pasal-pasal mengenai teknis kepemiluan sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Perppu itu juga tak mengatur penyesuaian anggaran selama penyelenggaraan pilkada.

"Dengan kata lain, tahapan pilkada masih dijalankan dengan ketentuan di Undang-undang pilkada yang ada," ujar Hadar.

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi Dinilai Lebih Rawan Buka Ruang Korupsi

Menurut koalisi, seharusnya landasan hukum penundaan pilkada mengatur serta penyesuaian teknis pelaksanaan pilkada di masa pandemi.

Selain untuk menjamin keselamatan warga negara dari ancaman Covid-19, hal ini juga penting untuk memastikan penyelenggara pemilu siap memfasilitasi pilkada di tengah wabah.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Amien Rais: Banyak Menteri yang Tidak Paham Kehidupan Rakyat

Nasional
Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Amien Rais Nilai Jokowi Salah Besar Publikasikan Kemarahan

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X