KILAS

Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Kompas.com - 27/05/2020, 19:05 WIB
Ilustrasi new normal. Orang-orang mulai kembali bekerja di kantor. SHUTTERSTOCK/INTERSTIDIlustrasi new normal. Orang-orang mulai kembali bekerja di kantor.

KOMPAS.com – Penerapan protokol new normal diprioritaskan bisa dijalankan sesuai protokol coronavirus disease 2019 ( Covid-19).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Satuan Tugas (satgas) Lawan Covid-19 DPR RI meninjau persiapan new normal  di Kantor Kementerian Kesehatan RI.

Menurut Dasco, new normal memang tidak terelakkan karena masyarakat memang sedang kesusahan.

Oleh karena itu, upaya menurunkan kurva kasus Covid-19 dan menggerakkan roda perekonomian harus berjalan bersama.

Baca juga: Puan Maharani Nilai Pelaksanaan New Normal Butuh Transparansi Data

“Protokol new normal harus diikuti semua sektor untuk menjamin tenaga kerja, anak sekolah, dan lain-lain,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Pihaknya pun datang ke Kantor Kemenkes untuk memastikan protokol new normal di semua sektor agar lebih disiapkan.

Menurut dia, semua sektor itu harus dipandu untuk membuat standar operasional prosedur (SOP) di tempatnya masing-masing.

Selain itu, Satgas Lawan Covid-19 DPR RI juga memberikan dukungan kepada Kemenkes dalam penyusunan protokol new normal.

Baca juga: New Normal, Pemerintah Ingin Hanya Orang Sehat yang Masuk Mal

Hal tersebut menurut Dasco merupakan peran dan komitmen Satgas untuk membantu pemerintah menghadapi Covid-19.

Selain memberi masukan ke pemerintah, pihaknya juga terus berupaya memastikan seluruh sektor mematuhi protokol kesehatan.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X