KILAS

Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19

Kompas.com - 27/05/2020, 16:14 WIB
Personel gabungan dari Babinsa TNI dan Babinkamtibmas Polri melintas saat berpatroli mensosialisasikan antisipasi pandemi virus Corona (COVID-19) di Lhokseumawe, Aceh, Selasa (31/3/2020). TNI-Polri di Lhokseumawe menggencarkan patroli gerakan pencegahan secara masif dan serentak dengan mensosialisikan pemberlakuan jam malam hingga pelosok desa untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/RAHMADPersonel gabungan dari Babinsa TNI dan Babinkamtibmas Polri melintas saat berpatroli mensosialisasikan antisipasi pandemi virus Corona (COVID-19) di Lhokseumawe, Aceh, Selasa (31/3/2020). TNI-Polri di Lhokseumawe menggencarkan patroli gerakan pencegahan secara masif dan serentak dengan mensosialisikan pemberlakuan jam malam hingga pelosok desa untuk meminimalisir penyebaran COVID-19.

KOMPAS.com – Selasa (26/5/2020), Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengerahkan aparat TNI dan Polri secara masif di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Upaya itu diharapkan akan membuat masyarakat makin disiplin mematuhi ketentuan PSBB, sehingga kurva penularan coronavirus disease 2019 ( Covid-19) akan menurun.

Selain itu, aparat TNI dan Polri juga akan bermanfaat untuk menjaga kedisiplinan masyarakat dalam menjalani new normal atau tatanan baru usai PSBB.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding, upaya pemerintah itu tidak perlu dipersoalkan.

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Ditambah di Daerah yang Angka Covid-19 Tinggi

“Tidak perlu dipersoalkan karena memang butuh banyak personel. Jumlah masyarakat Indonesia cukup banyak, yakni ratusan juta jiwa,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2020).

Ia melanjutkan, penerjunan TNI-Polri itu dalam konteks ikut menjaga dan mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol baru menghadapi pandemi.

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat juga masih kurang baik dengan banyaknya warga yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Tentu nanti ada prosedur tetap (protap) tentang bagaimana mendisiplinkan masyarakat dan tindakan apa saja yang dilakukan Polisi, TNI, dan aparat lain,” ujar politikus Fraksi PKB itu.

Baca juga: Doni Monardo: Pengerahan TNI-Polri Bukan untuk Menakuti Masyarakat...

Oleh karena itu, imbuh dia, masyarakat tidak perlu khawatir karena tetap akan terawasi dengan baik.

Karding juga berpendapat bahwa perlu cara lain untuk mendisiplinkan masyarakat Indonesia dalam rangka menghadapi Covid-19.

Menurut dia, tradisi masyarakat Indonesia terhadap suatu hal adalah persuasi kultural, sehingga diharapkan ada semacam kampanye kultural untuk membudayakan pola hidup sesuai protokol kesehatan.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nasional
Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Nasional
Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Nasional
Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X