KILAS

Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19

Kompas.com - 27/05/2020, 16:14 WIB
Personel gabungan dari Babinsa TNI dan Babinkamtibmas Polri melintas saat berpatroli mensosialisasikan antisipasi pandemi virus Corona (COVID-19) di Lhokseumawe, Aceh, Selasa (31/3/2020). TNI-Polri di Lhokseumawe menggencarkan patroli gerakan pencegahan secara masif dan serentak dengan mensosialisikan pemberlakuan jam malam hingga pelosok desa untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/RAHMADPersonel gabungan dari Babinsa TNI dan Babinkamtibmas Polri melintas saat berpatroli mensosialisasikan antisipasi pandemi virus Corona (COVID-19) di Lhokseumawe, Aceh, Selasa (31/3/2020). TNI-Polri di Lhokseumawe menggencarkan patroli gerakan pencegahan secara masif dan serentak dengan mensosialisikan pemberlakuan jam malam hingga pelosok desa untuk meminimalisir penyebaran COVID-19.

KOMPAS.com – Selasa (26/5/2020), Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengerahkan aparat TNI dan Polri secara masif di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Upaya itu diharapkan akan membuat masyarakat makin disiplin mematuhi ketentuan PSBB, sehingga kurva penularan coronavirus disease 2019 ( Covid-19) akan menurun.

Selain itu, aparat TNI dan Polri juga akan bermanfaat untuk menjaga kedisiplinan masyarakat dalam menjalani new normal atau tatanan baru usai PSBB.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding, upaya pemerintah itu tidak perlu dipersoalkan.

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Ditambah di Daerah yang Angka Covid-19 Tinggi

“Tidak perlu dipersoalkan karena memang butuh banyak personel. Jumlah masyarakat Indonesia cukup banyak, yakni ratusan juta jiwa,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2020).

Ia melanjutkan, penerjunan TNI-Polri itu dalam konteks ikut menjaga dan mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol baru menghadapi pandemi.

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat juga masih kurang baik dengan banyaknya warga yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Tentu nanti ada prosedur tetap (protap) tentang bagaimana mendisiplinkan masyarakat dan tindakan apa saja yang dilakukan Polisi, TNI, dan aparat lain,” ujar politikus Fraksi PKB itu.

Baca juga: Doni Monardo: Pengerahan TNI-Polri Bukan untuk Menakuti Masyarakat...

Oleh karena itu, imbuh dia, masyarakat tidak perlu khawatir karena tetap akan terawasi dengan baik.

Karding juga berpendapat bahwa perlu cara lain untuk mendisiplinkan masyarakat Indonesia dalam rangka menghadapi Covid-19.

Menurut dia, tradisi masyarakat Indonesia terhadap suatu hal adalah persuasi kultural, sehingga diharapkan ada semacam kampanye kultural untuk membudayakan pola hidup sesuai protokol kesehatan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X