KILAS

Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19

Kompas.com - 27/05/2020, 16:14 WIB
Personel gabungan dari Babinsa TNI dan Babinkamtibmas Polri melintas saat berpatroli mensosialisasikan antisipasi pandemi virus Corona (COVID-19) di Lhokseumawe, Aceh, Selasa (31/3/2020). TNI-Polri di Lhokseumawe menggencarkan patroli gerakan pencegahan secara masif dan serentak dengan mensosialisikan pemberlakuan jam malam hingga pelosok desa untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/RAHMADPersonel gabungan dari Babinsa TNI dan Babinkamtibmas Polri melintas saat berpatroli mensosialisasikan antisipasi pandemi virus Corona (COVID-19) di Lhokseumawe, Aceh, Selasa (31/3/2020). TNI-Polri di Lhokseumawe menggencarkan patroli gerakan pencegahan secara masif dan serentak dengan mensosialisikan pemberlakuan jam malam hingga pelosok desa untuk meminimalisir penyebaran COVID-19.

KOMPAS.com – Selasa (26/5/2020), Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengerahkan aparat TNI dan Polri secara masif di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Upaya itu diharapkan akan membuat masyarakat makin disiplin mematuhi ketentuan PSBB, sehingga kurva penularan coronavirus disease 2019 ( Covid-19) akan menurun.

Selain itu, aparat TNI dan Polri juga akan bermanfaat untuk menjaga kedisiplinan masyarakat dalam menjalani new normal atau tatanan baru usai PSBB.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding, upaya pemerintah itu tidak perlu dipersoalkan.

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Ditambah di Daerah yang Angka Covid-19 Tinggi

“Tidak perlu dipersoalkan karena memang butuh banyak personel. Jumlah masyarakat Indonesia cukup banyak, yakni ratusan juta jiwa,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2020).

Ia melanjutkan, penerjunan TNI-Polri itu dalam konteks ikut menjaga dan mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol baru menghadapi pandemi.

Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat juga masih kurang baik dengan banyaknya warga yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan.

“Tentu nanti ada prosedur tetap (protap) tentang bagaimana mendisiplinkan masyarakat dan tindakan apa saja yang dilakukan Polisi, TNI, dan aparat lain,” ujar politikus Fraksi PKB itu.

Baca juga: Doni Monardo: Pengerahan TNI-Polri Bukan untuk Menakuti Masyarakat...

Oleh karena itu, imbuh dia, masyarakat tidak perlu khawatir karena tetap akan terawasi dengan baik.

Karding juga berpendapat bahwa perlu cara lain untuk mendisiplinkan masyarakat Indonesia dalam rangka menghadapi Covid-19.

Menurut dia, tradisi masyarakat Indonesia terhadap suatu hal adalah persuasi kultural, sehingga diharapkan ada semacam kampanye kultural untuk membudayakan pola hidup sesuai protokol kesehatan.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X