Di Ujung Tanduk, Saat Soeharto Merasa Kapok Jadi Presiden...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Selasa siang itu, 19 Mei 1998, Presiden Soeharto memanggil sejumlah tokoh, dari ulama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, hingga budayawan.

Mereka yang hadir di antaranya adalah Malik Fadjar yang mewakil PP Muhammadiyah, Abdurrahman Wahid dari Nahdlatul Ulama, cendekiawan Nurcholis Madjid, hingga Emha Ainun Nadjib.

Kepada para tokoh bangsa itu, Soeharto membahas soal desakan mundur yang disampaikan para mahasiswa, yang saat itu sudah menguasai gedung MPR/DPR di Senayan.

Soeharto menyatakan, mundur atau tidaknya ia sebagai Presiden tidak menjadi masalah.

"Yang perlu kita perhatikan, apakah dengan kemunduran saya itu keadaan ini akan segera bisa diatasi," ujar Soeharto dalam keterangan persnya, dikutip dari dokumentasi Kompas yang terbit Rabu 20 Mei 1998.

Baca juga: Saat Parlemen Minta Soeharto Mundur...

Dalam kesempatan yang sama, Soeharto mengumumkan akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) secepatnya berdasarkan undang-undang pemilu yang baru.

Ia bahkan menegaskan, tak bersedia lagi dicalonkan sebagai presiden. Ketika itu, Soeharto baru beberapa bulan dilantik MPR sebagai pemegang mandat. Sebuah mandat yang diembannya lebih dari 3 dasawarsa.

Sebagai tindak lanjut rencana mundurnya itu, Soeharto menawarkan pembentukan Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu; UU Kepartaian; UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; UU Antimonopoli; dan UU Antikorupsi, sesuai dengan keinginan masyarakat.

Baca juga: Riuh Rendah Mahasiswa di Gedung DPR/MPR Jelang Mundurnya Soeharto...

Anggota komite tersebut terdiri dari unsur masyarakat, perguruan tinggi, dan para pakar.

Setelah mendengar saran dan pendapat dari para ulama, tokoh masyarakat, berbagai organisasi kemasyarakatan, dan ABRI, Soeharto pun bertekad untuk melaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin.

"Di ujung tanduk"

Kekuasaan Soeharto memang di ujung tanduk setelah ribuan mahasiswa menguasai gedung MPR/DPR.

Aksi mahasiswa merupakan rangkaian dari munculnya suara kritis terhadap kekuasaan Soeharto dan Rezim Orde Baru yang terindikasi ingin memperpanjang kekuasaannya melalui Pemilu 1997.

Indikasi ini terlihat ketika Orde Baru berusaha memendam pengaruh Megawati Soekarnoputri yang saat itu memimpin PDI. Bahkan, kekuasaan Megawati digoyang, sehingga partai berlambang banteng itu terbelah.

Baca juga: 27 Juli 1996, Dualisme Partai Politik yang Berujung Tragedi...