Di Ujung Tanduk, Saat Soeharto Merasa Kapok Jadi Presiden...

Mereka yang hadir di antaranya adalah Malik Fadjar yang mewakil PP Muhammadiyah, Abdurrahman Wahid dari Nahdlatul Ulama, cendekiawan Nurcholis Madjid, hingga Emha Ainun Nadjib.

Kepada para tokoh bangsa itu, Soeharto membahas soal desakan mundur yang disampaikan para mahasiswa, yang saat itu sudah menguasai gedung MPR/DPR di Senayan.

Soeharto menyatakan, mundur atau tidaknya ia sebagai Presiden tidak menjadi masalah.

"Yang perlu kita perhatikan, apakah dengan kemunduran saya itu keadaan ini akan segera bisa diatasi," ujar Soeharto dalam keterangan persnya, dikutip dari dokumentasi Kompas yang terbit Rabu 20 Mei 1998.

Dalam kesempatan yang sama, Soeharto mengumumkan akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) secepatnya berdasarkan undang-undang pemilu yang baru.

Ia bahkan menegaskan, tak bersedia lagi dicalonkan sebagai presiden. Ketika itu, Soeharto baru beberapa bulan dilantik MPR sebagai pemegang mandat. Sebuah mandat yang diembannya lebih dari 3 dasawarsa.

Sebagai tindak lanjut rencana mundurnya itu, Soeharto menawarkan pembentukan Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu; UU Kepartaian; UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; UU Antimonopoli; dan UU Antikorupsi, sesuai dengan keinginan masyarakat.

Anggota komite tersebut terdiri dari unsur masyarakat, perguruan tinggi, dan para pakar.

Setelah mendengar saran dan pendapat dari para ulama, tokoh masyarakat, berbagai organisasi kemasyarakatan, dan ABRI, Soeharto pun bertekad untuk melaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin.

"Di ujung tanduk"

Kekuasaan Soeharto memang di ujung tanduk setelah ribuan mahasiswa menguasai gedung MPR/DPR.

Aksi mahasiswa merupakan rangkaian dari munculnya suara kritis terhadap kekuasaan Soeharto dan Rezim Orde Baru yang terindikasi ingin memperpanjang kekuasaannya melalui Pemilu 1997.

Indikasi ini terlihat ketika Orde Baru berusaha memendam pengaruh Megawati Soekarnoputri yang saat itu memimpin PDI. Bahkan, kekuasaan Megawati digoyang, sehingga partai berlambang banteng itu terbelah.

Dualisme partai yang dialami PDI bahkan berujung tragedi saat terjadinya Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli).

Kompas terbitan 13 Oktober 1996 menulis, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa kerusuhan itu mengakibatkan lima orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Adapun kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100 miliar.

Kemudian, jumlah orang hilang bertambah. Sejumlah aktivis demokrasi yang menuntut Soeharto mundur pasca-27 Juli 1996 lenyap.

Beberapa di antaranya adalah aktivis Partai Rakyat Demokratik, organisasi yang dituding bertanggung jawab dan menjadi kambing hitam atas Kerusuhan 27 Juli 1996.

Situasi politik yang demikian mencekam malah membuat kritik terhadap Soeharto semakin kencang. Apalagi, setelah Golongan Karya (saat itu belum menjadi partai) yang menjadi kendaraan politik Soeharto menang Pemilu 1997.

Aksi mahasiswa

Aksi mahasiswa menolak Soeharto mulai terlihat, meskipun dilakukan di dalam kampus. Namun, saat Sidang Umum MPR 1998 mulai berjalan, mahasiswa mulai munculkan wacana reformasi.

Kompas edisi 6 Maret 1998 menulis, rombongan mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung MPR/DPR untuk menyampaikan aspirasi dilakukannya reformasi politik dan ekonomi. Mereka kemudian diterima Fraksi ABRI.

Sejumlah tuntutan dan suara keprihatinan juga disuarakan dari berbagai kampus di luar Jakarta, seperti UGM di Yogyakarta dan ITB di Bandung.

Namun, aspirasi itu terkesan dianggap angin lalu. Sebab, Soeharto terpilih ketujuh kalinya sebagai presiden untuk periode 1998-2003 dalam Sidang Umum MPR pada 10 Maret 1998.

Para mahasiswa semakin berani berdemonstrasi menolak kepemimpinan Soeharto. Aksi mahasiswa mulai dilakukan di luar kampus, hingga akhirnya berujung tragedi.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, aksi mahasiswa pertama yang menimbulkan korban jiwa adalah Aksi Gejayan di Yogyakarta pada 8 Mei 1998.

Aksi damai itu berujung bentrokan setelah dibubarkan aparat. Mahasiswa Universitas Sanata Dharma bernama Moses Gatutkaca gugur dalam bentrokan ini.

Tindakan aparat yang represif dengan mengeluarkan tembakan dan kekerasan menyebabkan empat orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas dan 681 lainnya luka saat berdemonstrasi di depan kampus mereka.

Setelah Tragedi Trisakti, pada 13-15 Mei 1998 kerusuhan bernuansa rasial terjadi yang seolah mengalihkan perhatian mahasiswa dalam menuntut mundurnya Soeharto.

Dilansir dari buku Mahasiswa dalam Pusaran Reformasi 1998, Kisah yang Tak Terungkap (2016), berbagai elemen aksi mahasiswa kemudian menyatukan gerakan.

Mereka yang bergerak antara lain dua kelompok mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu Senat Mahasiswa UI dan Keluarga Besar UI.

Pada 18 Mei 1998, mereka memutuskan bergerak menuju DPR untuk bergabung dengan kelompok mahasiswa lain yang sejak pagi mengepung gedung DPR/MPR. Kelompok itu antara lain Forum Kota, PMII, HMI, dan KAMMI.

Soeharto kapok

Soeharto pada 19 Mei 1998 itu belum resmi mundur, tetapi ketika pertemuan dengan para tokoh berlangsung, ia mengaku enggan dicalonkan lagi bahkan kapok menjadi Presiden.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Yayasan Paramadina Nurchloish Madjid yang mengikuti pertemuan tersebut.

"Pak Harto akan tidak mau dicalonkan lagi. Bahkan Pak Harto sempat guyon: saya ini kapok jadi Presiden. Itu sampai tiga kali, saya bilang kalau orang Jombang itu bukan kapok, tapi tuwuk (kekenyangan)," ujar Nurcholis.

Nucholis mengatakan, keputusan Presiden Soeharto untuk membentuk Komite Reformasi, Kabinet Reformasi, dan melaksanakan pemilu segera merupakan langkah terbaik yang bisa dilakukan saat ini.

Bahkan, Presiden Soeharto disebutkannya bersedia didikte kata demi kata. Misalnya, untuk pelaksanaan pemilu yang harus secepat-cepatnya.

Presiden Soeharto mengatakan, kedudukannya sebagai presiden bukanlah hal yang mutlak.

Dengan demikian, ia pun tak mempermasalahkan apabila harus mundur sebagai presiden.

"Apa benar rakyat Indonesia masih percaya pada saya, karena saya sudah 77 tahun. Agar dicek benar-benar, daripada semuanya itu," kata dia.

Menurut Soeharto, seluruh kekuatan sosial politik, PPP, PDI, Golkar maupun ABRI mengatakan rakyat masih menghendakinya untuk menjadi Presiden saat itu.

Oleh karena itu, ia pun menerima amanat itu kembali dengan rasa tanggung jawab.

Namun hal tersebut diterima bukan karena kedudukan, tetapi justru karena tanggung jawab.

"Baiklah, kalau demikian, tentu saya terima dengan rasa tanggung jawab. Jadi, saya terima bukan karena kedudukannya, tetapi karena tanggung jawab," kata dia.

"Lebih-lebih pada saat kita menghadapi kesulitan akibat berbagai krisis tersebut. Rasa-rasanya kalau saya meninggalkan begitu saja, lantas bisa dikatakan, "tinggal gelanggang colong playu". Berarti meninggalkan keadaan yang sebenarnya saya masih harus turut bertanggung jawab," tutur Soeharto.

Hal itu pula yang membuat Soeharto akhirnya menerima dengan rasa tanggung jawab mandat yang diberikan MPR tersebut.

"Karena itu, pada waktu itu, sekali lagi saya terima dengan rasa tanggung jawab, semata-mata terhadap negara dan bangsa Indonesia ini. Sekarang, ternyata baru saja timbul yang mutlak, karena itu tak masalah bila harus mundur," kata dia.