Di Ujung Tanduk, Saat Soeharto Merasa Kapok Jadi Presiden...

Kompas.com - 19/05/2020, 11:04 WIB
Presiden Soeharto. Gambar diambil pada 15 Januari 1998. KOMPAS/JB SURATNOPresiden Soeharto. Gambar diambil pada 15 Januari 1998.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada Selasa siang itu, 19 Mei 1998, Presiden Soeharto memanggil sejumlah tokoh, dari ulama, pimpinan organisasi kemasyarakatan, hingga budayawan.

Mereka yang hadir di antaranya adalah Malik Fadjar yang mewakil PP Muhammadiyah, Abdurrahman Wahid dari Nahdlatul Ulama, cendekiawan Nurcholis Madjid, hingga Emha Ainun Nadjib.

Kepada para tokoh bangsa itu, Soeharto membahas soal desakan mundur yang disampaikan para mahasiswa, yang saat itu sudah menguasai gedung MPR/DPR di Senayan.

Soeharto menyatakan, mundur atau tidaknya ia sebagai Presiden tidak menjadi masalah.

"Yang perlu kita perhatikan, apakah dengan kemunduran saya itu keadaan ini akan segera bisa diatasi," ujar Soeharto dalam keterangan persnya, dikutip dari dokumentasi Kompas yang terbit Rabu 20 Mei 1998.

Baca juga: Saat Parlemen Minta Soeharto Mundur...

Dalam kesempatan yang sama, Soeharto mengumumkan akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) secepatnya berdasarkan undang-undang pemilu yang baru.

Ia bahkan menegaskan, tak bersedia lagi dicalonkan sebagai presiden. Ketika itu, Soeharto baru beberapa bulan dilantik MPR sebagai pemegang mandat. Sebuah mandat yang diembannya lebih dari 3 dasawarsa.

Sebagai tindak lanjut rencana mundurnya itu, Soeharto menawarkan pembentukan Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu; UU Kepartaian; UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; UU Antimonopoli; dan UU Antikorupsi, sesuai dengan keinginan masyarakat.

Baca juga: Riuh Rendah Mahasiswa di Gedung DPR/MPR Jelang Mundurnya Soeharto...

Anggota komite tersebut terdiri dari unsur masyarakat, perguruan tinggi, dan para pakar.

Setelah mendengar saran dan pendapat dari para ulama, tokoh masyarakat, berbagai organisasi kemasyarakatan, dan ABRI, Soeharto pun bertekad untuk melaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin.

"Di ujung tanduk"

Kekuasaan Soeharto memang di ujung tanduk setelah ribuan mahasiswa menguasai gedung MPR/DPR.

Aksi mahasiswa merupakan rangkaian dari munculnya suara kritis terhadap kekuasaan Soeharto dan Rezim Orde Baru yang terindikasi ingin memperpanjang kekuasaannya melalui Pemilu 1997.

Indikasi ini terlihat ketika Orde Baru berusaha memendam pengaruh Megawati Soekarnoputri yang saat itu memimpin PDI. Bahkan, kekuasaan Megawati digoyang, sehingga partai berlambang banteng itu terbelah.

Baca juga: 27 Juli 1996, Dualisme Partai Politik yang Berujung Tragedi...

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X