Tanri Abeng Cerita soal Kondisi BUMN Saat Krisis Moneter 1998 Dibanding Saat Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama masa pandemi Covid-19, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus diarahkan peranannya untuk ketahanan ekonomi negara.

Sebab, pandemi Covid-19 lebih dominan mempengaruhi sektor kesehatan sehingga BUMN sedianya tetap memiliki peranan untuk mempertahankan ekonomi.

"Dalam kondisi Covid-19 harus lebih banyak diarahkan bagaimana BUMN bisa berperan untuk ketahanan ekonomi," ujar mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng dalam kajian online LP3ES "Mobilisasi Kekuatan Sumber Daya BUMN di Masa Pandemi Covid 19", Senin (18/5/2020).

Baca juga: Ikuti Arahan Menteri BUMN, PT KAI Siapkan Skenario The New Normal

Tanri mengatakan, meskipun BUMN bisa berperan menyediakan perlengkapan kesehatan seperti masker, tetapi akan lebih baik jika mobilisasi sumber daya BUMN diarahkan untuk ketahanan ekonomi negara.

Ia menyebut, peranan BUMN pada masa pandemi Covid-19 harus lebih ke arah menyelamatkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Demikian juga bagaimana agar nilai rupiah tidak mengalami depresiasi terlalu tinggi.

"Tahun 1998, kalau pun BUMN tidak sehat dan bank-bank hancur tapi melalui proses profitisasi dan restrukturisasi, ada sedikti privatisasi, BUMN masih bisa sumbang 12 persen dari APBN. Padahal waktu itu hancur luluh karena seluruh perbankan tidak ada yang berfungsi," kata dia.

Tidak hanya itu, Kementerian BUMN pada tahun 1998 juga menarik investor asing untuk memperkuat BUMN dengan uang dollar yang masuk.

Selain itu, secara psikologis, perusahaan-perusahaan asing yang menjadi investor itu ingin agar Indonesia kembali pulih dari krisis.

"Dalam kondisi sekarang BUMN kita sudah sangat kuat. Kita punya aset di BUMN Rp 9.000 triliun. Kontribusi dan profit ke APBN hampir Rp 500 triliun atau 20 persen dari APBN kita," kata dia.

Baca juga: PSBB Dibuka, Karyawan BUMN di Bawah 45 Tahun Diizinkan Masuk Kantor 25 Mei