Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanri Abeng Cerita soal Kondisi BUMN Saat Krisis Moneter 1998 Dibanding Saat Ini

Kompas.com - 18/05/2020, 12:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama masa pandemi Covid-19, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus diarahkan peranannya untuk ketahanan ekonomi negara.

Sebab, pandemi Covid-19 lebih dominan mempengaruhi sektor kesehatan sehingga BUMN sedianya tetap memiliki peranan untuk mempertahankan ekonomi.

"Dalam kondisi Covid-19 harus lebih banyak diarahkan bagaimana BUMN bisa berperan untuk ketahanan ekonomi," ujar mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng dalam kajian online LP3ES "Mobilisasi Kekuatan Sumber Daya BUMN di Masa Pandemi Covid 19", Senin (18/5/2020).

Baca juga: Ikuti Arahan Menteri BUMN, PT KAI Siapkan Skenario The New Normal

Tanri mengatakan, meskipun BUMN bisa berperan menyediakan perlengkapan kesehatan seperti masker, tetapi akan lebih baik jika mobilisasi sumber daya BUMN diarahkan untuk ketahanan ekonomi negara.

Ia menyebut, peranan BUMN pada masa pandemi Covid-19 harus lebih ke arah menyelamatkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Demikian juga bagaimana agar nilai rupiah tidak mengalami depresiasi terlalu tinggi.

"Tahun 1998, kalau pun BUMN tidak sehat dan bank-bank hancur tapi melalui proses profitisasi dan restrukturisasi, ada sedikti privatisasi, BUMN masih bisa sumbang 12 persen dari APBN. Padahal waktu itu hancur luluh karena seluruh perbankan tidak ada yang berfungsi," kata dia.

Tidak hanya itu, Kementerian BUMN pada tahun 1998 juga menarik investor asing untuk memperkuat BUMN dengan uang dollar yang masuk.

Selain itu, secara psikologis, perusahaan-perusahaan asing yang menjadi investor itu ingin agar Indonesia kembali pulih dari krisis.

"Dalam kondisi sekarang BUMN kita sudah sangat kuat. Kita punya aset di BUMN Rp 9.000 triliun. Kontribusi dan profit ke APBN hampir Rp 500 triliun atau 20 persen dari APBN kita," kata dia.

Baca juga: PSBB Dibuka, Karyawan BUMN di Bawah 45 Tahun Diizinkan Masuk Kantor 25 Mei

BUMN Indonesia saat ini, kata dia, relatif lebih kuat walaupun masih harus tetap berhati-hati karena krisis Covid-19 melanda banyak perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan besar yang kemungkinan memiliki utang di bank-bank BUMN.

Namun, kata dia, mobilisasi sumber BUMN harus diarahkan kepada bagaimana agar BUMN tersebut bisa terus menjadi penyumbang APBN karena hal itu merupakan stabilitas makro negeri ini.

Di samping itu, BUMN harus bisa menarik modal dari luar agar masuk ke Indonesia untuk dijadikan mitra.

Dengan demikian, BUMN pun harus dikelola secara profesional agar profabilitasnya meningkat.

"Krisis ini harus dikelola secara krisis, jadi ada sense crisis dan urgensi. BUMN punya peranan signifikan terhadap ketahanan ekonomi kita," kata dia.

"Saya khawatir dampak Covid-19 ke ekonomi karena kita tidak tahu persis akan berakhir dan kapan sektor-sektor produksi kita kembali aktif dan beri kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com