Tanri Abeng Cerita soal Kondisi BUMN Saat Krisis Moneter 1998 Dibanding Saat Ini

Kompas.com - 18/05/2020, 12:24 WIB
Tanri Abeng Sakina Rakhma DiahSetiawan/ KOMPAS.comTanri Abeng

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama masa pandemi Covid-19, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) harus diarahkan peranannya untuk ketahanan ekonomi negara.

Sebab, pandemi Covid-19 lebih dominan mempengaruhi sektor kesehatan sehingga BUMN sedianya tetap memiliki peranan untuk mempertahankan ekonomi.

"Dalam kondisi Covid-19 harus lebih banyak diarahkan bagaimana BUMN bisa berperan untuk ketahanan ekonomi," ujar mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng dalam kajian online LP3ES "Mobilisasi Kekuatan Sumber Daya BUMN di Masa Pandemi Covid 19", Senin (18/5/2020).

Baca juga: Ikuti Arahan Menteri BUMN, PT KAI Siapkan Skenario The New Normal

Tanri mengatakan, meskipun BUMN bisa berperan menyediakan perlengkapan kesehatan seperti masker, tetapi akan lebih baik jika mobilisasi sumber daya BUMN diarahkan untuk ketahanan ekonomi negara.

Ia menyebut, peranan BUMN pada masa pandemi Covid-19 harus lebih ke arah menyelamatkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Demikian juga bagaimana agar nilai rupiah tidak mengalami depresiasi terlalu tinggi.

"Tahun 1998, kalau pun BUMN tidak sehat dan bank-bank hancur tapi melalui proses profitisasi dan restrukturisasi, ada sedikti privatisasi, BUMN masih bisa sumbang 12 persen dari APBN. Padahal waktu itu hancur luluh karena seluruh perbankan tidak ada yang berfungsi," kata dia.

Tidak hanya itu, Kementerian BUMN pada tahun 1998 juga menarik investor asing untuk memperkuat BUMN dengan uang dollar yang masuk.

Selain itu, secara psikologis, perusahaan-perusahaan asing yang menjadi investor itu ingin agar Indonesia kembali pulih dari krisis.

"Dalam kondisi sekarang BUMN kita sudah sangat kuat. Kita punya aset di BUMN Rp 9.000 triliun. Kontribusi dan profit ke APBN hampir Rp 500 triliun atau 20 persen dari APBN kita," kata dia.

Baca juga: PSBB Dibuka, Karyawan BUMN di Bawah 45 Tahun Diizinkan Masuk Kantor 25 Mei

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X