Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/05/2020, 12:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menggandeng perusahaan aplikasi video pendek TikTok dengan meluncurkan kampanye #MudikOnline sejak Jumat (15/5/2020).

"Kampanye ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik di Hari Raya Idul Fitri untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19,” ujar Kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia, Malaysia dan Filipina Donny Eryastha dalam konferensi pers daring, Senin (18/5/2020) siang.

Donny menjelaskan, melalaui kampanye #MudikOnline, TikTok mengajak para penggunanya tetap antusiasi menyambut hari raya Idul Fitri.

Baca juga: Ahli Prediksikan 40.000 Kasus Corona Baru Akan Terjadi di Jawa Akibat Mudik

Para pengikut kampanye tersebut juga bisa mengajak sanak-saudara untuk berkolaborasi dalam video kreatif.

Ini sekaligus untuk membagikan momen saat mereka tetap merayakan mudik secara virtual.

"Kami berharap #MudikOnline dapat membantu mendekatkan orang-orang tercinta yang jauh dan dapat memberikan kita semangat dalam menghadapi pandemi ini,” kata dia.

Sementara itu, untuk mengikuti kampanye #MudikOnline, pengguna dapat membuat video singkat berdurasi 15-60 detik.

Baca juga: Jelang Idul Fitri, NU dan Muhammadiyah Imbau Masyarakat Tak Mudik

Para pengguna dapat memanfaatkan fitur duet untuk berkolaborasi dengan keluarga yang tinggal berjauhan.

Head of Content and User Operations, TikTok Indonesia Angga Anugrah Putra mengatakan program #MudikOnline merupakan salah satu komitmen TikTok dalam mendukung pemerintah menanggulangi Covid-19 melalui keberagaman konten.

Angga mengatakan, tujuan dari kampanye tersebut adalah para pengguna tetap bias merayakan hari raya sekalipun tengah menjalani kebijakan untuk tetap tinggal di rumah.

"Mudik online untuk mengkespresikan kretivitas user dari rumahnya, kami berharap TikTok mampu menjadi wadah untuk saling menyemangati,” kata Angga.

Baca juga: Nekat Mudik, 1.444 Kendaraan Diminta Putar Balik Senin Kemarin

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

BERITA FOTO: Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Brigadir J

Nasional
Hakim Tegur Pengacara Hendra Kurniawan karena Salah Ketik Nama Jadi Hendra Kusuma

Hakim Tegur Pengacara Hendra Kurniawan karena Salah Ketik Nama Jadi Hendra Kusuma

Nasional
Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Komisi Yudisial Ajukan 6 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR, Ini Daftarnya

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Kemenkes Tegaskan Vaksin Booster Dosis 2 Perlu meski Antibodi Masyarakat Sudah 99 Persen

Nasional
Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Tanggapi Pernyataan Hasto soal Kode Surya Paloh, Nasdem Minta Jangan Dimaknai Terlalu Sempit

Nasional
DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

DPR Desak Laksana Tri Handoko Dicopot, BRIN Sebut Risiko Lakukan Perubahan

Nasional
Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Kaji Nasib 2 Juta Tenaga Honorer, Menpan RB: Tak Mungkin Seluruhnya Diangkat Jadi PNS

Nasional
Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Agus Nurpatria Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Dikritik DPR soal Realisasi Anggaran, BRIN: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan BPK

Nasional
Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus 'Obstruction of Justice' Kematian Brigadir J

Hendra Kurniawan Minta Dibebaskan dalam Kasus "Obstruction of Justice" Kematian Brigadir J

Nasional
DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

DPR dan Delegasi LSPR Jepang Rancang Kerja Sama Tangani Mental Disorder

Nasional
BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

BRIN Bantah Sejumlah Proyek Risetnya Mangkrak

Nasional
Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Nasional
Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Kemenag Tegaskan Visa Transit Tak Bisa untuk Pergi Haji

Nasional
KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris MA Jadi Saksi di Sidang Suap Hakim Agung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.