Ahli Psikologi Politik: Penanganan Covid-19 di Indonesia Sama dengan Negara Lain, tetapi...

Kompas.com - 10/05/2020, 12:56 WIB
Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk dalam sebuah diskusi di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (15/11/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk dalam sebuah diskusi di kantor Populi Center, Jakarta Barat, Kamis (15/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, pemerintah Indonesia sudah melakukan metode penanganan pandemi Covid-19 yang juga diterapkan seluruh negara terdampak.

Namun, kata dia, metode penanganan berupa kebijakan-kebijakan itu perlu dukungan masyarakat agar efektif.

Setidaknya, ada lima metode yang diterapkan di negara-negara terpapar Covid-19, termasuk Indonesia. Dalam penerapannya, tinggal dilihat bagaimana penekanan, variasi, serta intensitasnya.

Baca juga: Ahli Psikologi Politik: Kondisi Psikologis Pengaruhi Penanganan Covid-19

"Pemerintah sudah melakukan kelimanya, tinggal sekarang kelima metode ini perlu dukungan perilaku masyarakat, karena kebijakan ini objek dan subjeknya orang, yang berperilakunya manusia," kata Hamdi dalam konferensi pers di BNPB, Minggu (10/5/2020).

Pertama, soal komunikasi risiko. Hamdi mengatakan, pemerintah harus memastikan bahwa komunikasi kemasyarakatan tentang Covid-19 ini sampai secara proporsional, tepat, akurat sehingga tidak ada info yang simpang siur dan keliru.

Informasi yang disampaikan terkait Covid-19, kata dia, tidak boleh bias dan menakut-nakuti sehingga orang menjadi paranoid serta stress berlebihan.

Namun juga tidak boleh mengatakan pandemi Covid-19 ini tidak bahaya karena membuat orang menjadi tidak peduli dan menganggapnya enteng.

Baca juga: UPDATE 10 Mei: 733 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19, 363 Orang Sembuh

"Manajemen info kata kunci karena ini akan mempengaruhi pola pikir orang, emosi, dan caranya berperilaku. Jadi seakurat mungkin jangan sampai keliru, ambigu, berkembang jadi hoaks dan rumor. Ada juga teori konspirasi, jangan sampai ditangkap masyarakat," kata dia.

Kedua, soal aspek higienitas terkait protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, mengenakan masker, menjaga kebersihan pribadi, dan lingkungan harus maksimal.

Ketiga, penerapan pembatasan fisik dengan istilah social atau physical distancing yang terdiri dari beberapa variasi juga harus ketat.

Mulai dari lockdown hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dipilih Indonesia.

Keempat, kebijakan untuk mempercepat tes massal Covid-19 seluas-luasnya untuk mengetahui pemetaan daerah mana yang masuk kategori zona merah, kuning, atau hijau.

Baca juga: Menko PMK Sebut Penyaluran Bansos Presiden Tahap I di DKI Sudah Rampung

Tujuannya agar diketahui daerah bersangkutan perlu ditutup atau tidak

Kelima, soal terapi medis, antara lain soal pengobatan, kelengkapan alat pelindung diri (APD), alat bantuan medis, hingga memaksimalkan rumah sakit.

Hal tersebut diperlukan karena vaksin Covid-19 masih belum ditemukan dan membutuhkan waktu lama.

"Supaya maksimal, kita perlu menyiapkan setiap orang mempunyai penataan diri, hati, emosi, dan pikiran semaksimal mungkin sehingga kita tangguh secara ekonomi, fisik, sosial, dan spritiual," kata dia.

Baca juga: [UPDATE] - Pergerakan Data Harian Covid-19 di Indonesia



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X