Badan Informasi Geospasial dan KLHK Kerja Sama Susun Peta Potensi Rawan Karhutla

Kompas.com - 08/05/2020, 17:19 WIB
Asap mengepul akibat kebakaran hutan di wilayah Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (15/4/2020). Berdasarkan data aplikasi SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jumlah titik panas (hot spot) di wilayah Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari sebelumnya berjumlah 37 titik panas pada bulan Maret 2020 naik menjadi 40 titik panas pada pertengahan April 2020 ini. ANTARA FOTO/M N Kanwa/aww. ANTARA FOTO/M N KanwaAsap mengepul akibat kebakaran hutan di wilayah Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (15/4/2020). Berdasarkan data aplikasi SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jumlah titik panas (hot spot) di wilayah Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari sebelumnya berjumlah 37 titik panas pada bulan Maret 2020 naik menjadi 40 titik panas pada pertengahan April 2020 ini. ANTARA FOTO/M N Kanwa/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) menyusun peta potensi rawan kebakaran hutan dan lahan ( karhutla).

Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) Lien Rosalina mengatakan penyusunan peta tematik tersebut sudah dimulai sejak 2019 dengan menyusun pedoman pemetaan potensi karhutla.

"Kami bersama KLHK awal mula sebelum dilakukaan pemetaan, dilakukan dulu penyusunan pedoman hingga pada tahun 2019 berhasil menyusun satu untuk pemetaan karhutla," kata Lien dalam konferensi pers online bersama BNPB, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Sudah Sepekan, Kebakaran Hutan di Meranti Riau Belum Padam

Menurutnya, selama ini peta potensi karhutla yang disusun pemerintah pusat dan daerah belum mengacu pada standar yang sama.

Karena itu, kata Lien, BIG kemudian menggagas penyusunan peta tematik agar pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan karhutla berdasarkan pada satu peta yang disusun dengan satu standar baku.

"Saat ini, peta potensi karhutla sebetulnya sudah disusun baik di tingkat pusat maupun daerah, tapi belum mengacu pada satu standar yang sama," ucapnya.

Ia mengatakan BIG bersama KLHK telah melakukan pemetaan potensi karhutla di wilayah Sumatera Selatan.

Lien menjelaskan peta disusun berdasarkan komponen fisik wilayah dan antropogenik atau aktivitas manusia.

"Parameter pembangunnya adalah terkait dengan situasi fisik dan antropogenik," jelasnya.

Lien menerangkan komponen fisik salah satunya terkait jenis tanah di wilayah tersebut.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X