Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Badan Informasi Geospasial dan KLHK Kerja Sama Susun Peta Potensi Rawan Karhutla

Kompas.com - 08/05/2020, 17:19 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun peta potensi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial (BIG) Lien Rosalina mengatakan penyusunan peta tematik tersebut sudah dimulai sejak 2019 dengan menyusun pedoman pemetaan potensi karhutla.

"Kami bersama KLHK awal mula sebelum dilakukaan pemetaan, dilakukan dulu penyusunan pedoman hingga pada tahun 2019 berhasil menyusun satu untuk pemetaan karhutla," kata Lien dalam konferensi pers online bersama BNPB, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Sudah Sepekan, Kebakaran Hutan di Meranti Riau Belum Padam

Menurutnya, selama ini peta potensi karhutla yang disusun pemerintah pusat dan daerah belum mengacu pada standar yang sama.

Karena itu, kata Lien, BIG kemudian menggagas penyusunan peta tematik agar pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan karhutla berdasarkan pada satu peta yang disusun dengan satu standar baku.

"Saat ini, peta potensi karhutla sebetulnya sudah disusun baik di tingkat pusat maupun daerah, tapi belum mengacu pada satu standar yang sama," ucapnya.

Ia mengatakan BIG bersama KLHK telah melakukan pemetaan potensi karhutla di wilayah Sumatera Selatan.

Lien menjelaskan peta disusun berdasarkan komponen fisik wilayah dan antropogenik atau aktivitas manusia.

"Parameter pembangunnya adalah terkait dengan situasi fisik dan antropogenik," jelasnya.

Lien menerangkan komponen fisik salah satunya terkait jenis tanah di wilayah tersebut.

Sementara itu, antropogenik terkait dengan aktivitas pembukaan lahan, pemungutan sumber daya alam nonkayu, dan ladang berpindah.

Menurut Lien, hampir 90 persen karhutla disebabkan komponen antropogenik atau aktivitas manusia.

Baca juga: Prediksi Puncak Kemarau pada Agustus, BMKG Ingatkan Bahaya Karhutla di Daerah Ini

"Karena 90 persen kejadian karhutla penyebabnya adalah faktor antropogenik," tutur Lien.

Ia mengatakan, BIG bersama KLHK berencana mulai bergerak ke daerah lain untuk menyusun peta potensi rawan karhutla ini.

Terutama pada daerah-daerah yang memang rawan karhutla, seperti Riau dan Jambi.

"Tahun ini kami akan bergerak ke daerah lain, bisa Riau dan Jambi. Mohon kerja sama di daerah untuk menyampaikan informasi data-data yang dibutuhkan," kata Lien.

Lien mengatakan, peta potensi rawan karhutla ini dapat dimanfaatkan untuk tiga hal.

Pertama, efisiensi patroli. Menurutnya, pemetaan potensi karhutla akan membantu pemerintah atau kementerian/lembaga pusat dan daerah untuk memprioritaskan patroli di daerah rawan.

"Dengan mengetahaui potensi yang mana tinggi, rendah, atau sedang bisa ditetapkan usaha prioritas lokasi mana yang harus diawasi ketat oleh patroli," ujarnya.

Baca juga: Jelang Puncak Kemarau, Kemenkes Ingatkan Karhutla Bisa Perburuk Pasien Covid-19

Kedua, dapat digunakan BPB menyusun rencana kontingensi dalam penanganan karhutla serta memilih daerah yang aman untuk evakuasi.

Ketiga, dapat dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana terkait pencegahan dan penanganan karhutla.

"Jika terjadi karhutla, tentu bisa ditetapkan lokasi-lokasi mana yang berpotensi sedang atau tinggi harus disedaikan sarpras air," kata Lien.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com