Mensos Minta Pemda Rajin Telusuri Data Calon Penerima BLT Covid-19

Kompas.com - 08/05/2020, 15:28 WIB
Menteri Sosial Juliari P. Batubara sosialisasikan perubahan nama Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Anggaran yang dikucurkan dalam program ini  ini senilai Rp 2,5 triliun. Kompas.com/Yakob Arfin Tyas SasongkoMenteri Sosial Juliari P. Batubara sosialisasikan perubahan nama Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Anggaran yang dikucurkan dalam program ini ini senilai Rp 2,5 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara meminta pemerintah provinsi (Pemprov) hingga pemerintah kota (Pemkot) rajin menelusuri data penduduk yang menjadi calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Ada Pemprov menyisir keluarga dan komunitas terdampak lainnya, Pemkab dan Pemkot menyisir," ujar Juliari dalam diskusi daring bertajuk Solidaritas Sosial yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Mensos: Pemerintah Punya Keterbatasan Tangani Covid-19, Silakan Koreksi

Juliari mengatakan, pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial tidak seluruhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Program Jaring Pengaman Sosial juga dilaksanakan oleh beberapa instansi di luar Kemensos.

"Ada Kemendes, Pemprov, dan Pemkab. Jadi tidak semua kami tangani, maka dari itu harus berlapis-lapis," kata Juliari.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Evaluasi Data Penerima Bansos Tahap Pertama

Ia menuturkan, apabila kepala daerah rajin dan berintegritas, maka seharusnya penyisiran tersebut dapat dilakukan.

Sehingga, program yang sudah disiapkan pemerintah pusat dapat dirasakan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Sehingga dana yang sudah direalokasi menjangkau masyarakat yang terdampak," kata dia.

"Ini harus dilihat utuh lagi, sehingga benar-benar bisa menanggulangi Covid-19 lebih bijak lagi," tambah Juliari.

Baca juga: Mensos Sebut Politisasi Bansos di Daerah Sangat Masif

Sebelumnya, Juliari mengatakan penyaluran bantuan sosial ( bansos) tidak mungkin sepenuhnya bisa tepat sasaran.

Hal tersebut diungkapkan Juliari menanggapi pemberitaan dan keluhan masyarakat perihal bansos untuk warga terdampak Covid-19 yang salah sasaran.

"Memang tidak mungkin yang namanya penyaluran (bansos) 100 persen tepat sasaran. Menurut saya, kalau kita hidup di surga mungkin (bisa). Nah, selama kita hidup di dunia ini pasti ada saja yang tidak tepat sasaran," ujar Juliari.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Nasional
Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Nasional
Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Nasional
Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Nasional
IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Nasional
Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Nasional
Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Nasional
Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Nasional
OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

Nasional
Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Nasional
Perludem Soroti Rencana KPU Kirim Petugas ke RS untuk Fasilitasi Pemilih Covid-19

Perludem Soroti Rencana KPU Kirim Petugas ke RS untuk Fasilitasi Pemilih Covid-19

Nasional
OTT, KPK Tangkap Pejabat Kemensos

OTT, KPK Tangkap Pejabat Kemensos

Nasional
Panggil Dubes Inggris, Kemenlu Sampaikan Protes Keras soal Benny Wenda

Panggil Dubes Inggris, Kemenlu Sampaikan Protes Keras soal Benny Wenda

Nasional
Mulai 2021, Penderita TBC Masuk Daftar Penerima Bantuan PKH

Mulai 2021, Penderita TBC Masuk Daftar Penerima Bantuan PKH

Nasional
Anggap UU ITE Ancam Kebebasan Berpendapat, SAFEnet Taruh Harapan pada Komnas HAM

Anggap UU ITE Ancam Kebebasan Berpendapat, SAFEnet Taruh Harapan pada Komnas HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X