Mensos Minta Pemda Rajin Telusuri Data Calon Penerima BLT Covid-19

Kompas.com - 08/05/2020, 15:28 WIB
Menteri Sosial Juliari P. Batubara sosialisasikan perubahan nama Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Anggaran yang dikucurkan dalam program ini  ini senilai Rp 2,5 triliun. Kompas.com/Yakob Arfin Tyas SasongkoMenteri Sosial Juliari P. Batubara sosialisasikan perubahan nama Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Anggaran yang dikucurkan dalam program ini ini senilai Rp 2,5 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara meminta pemerintah provinsi (Pemprov) hingga pemerintah kota (Pemkot) rajin menelusuri data penduduk yang menjadi calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Ada Pemprov menyisir keluarga dan komunitas terdampak lainnya, Pemkab dan Pemkot menyisir," ujar Juliari dalam diskusi daring bertajuk Solidaritas Sosial yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Mensos: Pemerintah Punya Keterbatasan Tangani Covid-19, Silakan Koreksi

Juliari mengatakan, pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial tidak seluruhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Program Jaring Pengaman Sosial juga dilaksanakan oleh beberapa instansi di luar Kemensos.

"Ada Kemendes, Pemprov, dan Pemkab. Jadi tidak semua kami tangani, maka dari itu harus berlapis-lapis," kata Juliari.

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Evaluasi Data Penerima Bansos Tahap Pertama

Ia menuturkan, apabila kepala daerah rajin dan berintegritas, maka seharusnya penyisiran tersebut dapat dilakukan.

Sehingga, program yang sudah disiapkan pemerintah pusat dapat dirasakan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Sehingga dana yang sudah direalokasi menjangkau masyarakat yang terdampak," kata dia.

"Ini harus dilihat utuh lagi, sehingga benar-benar bisa menanggulangi Covid-19 lebih bijak lagi," tambah Juliari.

Baca juga: Mensos Sebut Politisasi Bansos di Daerah Sangat Masif

Sebelumnya, Juliari mengatakan penyaluran bantuan sosial ( bansos) tidak mungkin sepenuhnya bisa tepat sasaran.

Hal tersebut diungkapkan Juliari menanggapi pemberitaan dan keluhan masyarakat perihal bansos untuk warga terdampak Covid-19 yang salah sasaran.

"Memang tidak mungkin yang namanya penyaluran (bansos) 100 persen tepat sasaran. Menurut saya, kalau kita hidup di surga mungkin (bisa). Nah, selama kita hidup di dunia ini pasti ada saja yang tidak tepat sasaran," ujar Juliari.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X