Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Minta Pemerintah Evaluasi Data Penerima Bansos Tahap Pertama

Kompas.com - 08/05/2020, 13:28 WIB
Dani Prabowo,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Evaluasi data penerima bantuan sosial tahap pertama perlu segera dilakukan agar proses penyaluran bansos tahap kedua berjalan lancar.

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, Kementerian Sosial dapat berkoordinasi dengan dinas sosial di daerah dalam upaya mengevaluasi dan memvalidasi data penerima bansos tersebut.

Hal itu menyusul masih banyaknyak kepala keluarga yang hingga kini masih belum menerima bansos dari pemerintah sebagai akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca juga: Kritik Masalah Bansos, Politisi PDI-P: Anies Tega Bayar Rp 207 Miliar untuk Formula E

"Sehingga diharapkan penyaluran bansos tahap kedua didasari dengan data yang lebih akurat dan berjalan dengan maksimal," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2020).

Ia juga meminta agar pemerintah membangun sistem khusus yang memuat data masyarakat penerima bansos tersebut.

Sistem itu nantinya dapat memuat skema penyaluran bansos serta siapa saja masyarakat yang telah menerimanya.

"Sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, penyaluran bansos tidak mungkin sepenuhnya bisa tepat sasaran.

"Menurut saya, kalau kita hidup di surga mungkin (bisa). Nah, selama kita hidup di dunia ini pasti ada saja yang tidak tepat sasaran," ujar Juliari dalam diskusi daring bertajuk "Solidaritas Sosial" yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen, Jumat (8/5/2020).

Hal tersebut diungkapkan Juliari menanggapi pemberitaan dan keluhan masyarakat perihal bansos untuk warga terdampak Covid-19 yang salah sasaran.

Dia lalu menceritakan pengalaman saat memantau secara langsung sejumlah titik penyaluran sembako di Jakarta.

"Itu sebenarnya tak seheboh yang kita baca di media. Baik soal data, soal masalah lain, apalagi kalau kita lihat di lapangan," lanjut Juliari.

Baca juga: Sejumlah Warga Surabaya yang Meninggal Masuk Daftar Penerima Bansos Covid-19

Dia pun mengakui ada penyebab penyaluran bansos tak tepat sasaran.

Salah satunya karena negara-negara di dunia tak pernah benar-benar siap dengan wabah Covid-19.

"Karena kita tidak pernah siap untuk bencana semasif Covid-19 ini. Kalau kita lihat di negara yang lebih kaya, lebih maju saja di sana juga kacau balau, rumah sakit tak muat," ujar Juliari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com