Mensos Sebut Politisasi Bansos di Daerah Sangat Masif

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengatakan, politisasi bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 sangat masif terjadi.

Politisasi ini menurut dia, berkaitan dengan persiapan kepala daerah menjelang Pilkada 2020.

"Begitu masifnya politisasi bansos yang terjadi di lapangan. Tidak semua bisa dikontrol oleh pemerintah, harus dikontrol oleh Bawaslu," ujar Juliari dalam diskusi yang digelar oleh Kaukus Perempuan Parlemen secara daring, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Bawaslu: Larangan dan Sanksi Kepala Daerah Politisasi Bansos Terkendala Regulasi

"Tapi, Bawaslu juga pasti kesulitan, sebab kondisinya begitu masif. Tidak semudah yang dibayangkan," lanjut Juliari.

Lebih lanjut dia menjelaskan penyebab yang memicu politisasi bansos.

Menurut Juliari, wabah Covid-19 saat ini beriringan dengan tahapan Pilkada 2020.

"Saya lihat teman-teman di daerah juga mungkin karena ada sentimen pilkada. Karena satu hal yang memperumit keadaan ini sebenarnya pilkada. Artinya, kita sedang mengalami bencana masif global sementara Indonesia mau pilkada serentak 270 daerah," ungkapnya.

Baca juga: Dugaan Politisasi Bansos di Tengah Pandemi Corona, dari Hand Sanitizer hingga Beras Bantuan

Kondisi ini, kata Juliari, membuat kekacauan tersendiri.

Di satu sisi, kata Juliari, kepala daerah ingin bansos dibagikan oleh mereka sendiri kepada masyarakat.

Namun, di sisi lain, aturan pemerintah tidak memperbolehkan hal itu.