Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Turun, meski Tak Drastis

Kompas.com - 08/05/2020, 15:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengklaim kasus harian Covid-19 di Indonesia terus menurun meskipun tidak drastis.

Hal itu disampaikan Muhadjir dalam konferensi pers melalui video conference, Jumat (8/5/2020).

"Keadaan peta Covid-19 di Indonesia per 7 Mei. Jadi ada kecenderungan bahwa angka kasus yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan walaupun tidak terlalu drastis," ujar Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK: Banyak Penduduk yang Miskin Kagetan akibat Covid-19

Muhadjir menambahkan, menurunnya jumlah penambahan kasus positif Covid-19 harian diikuti dengan menurunnya kasus pasien yang meninggal dunia.

Di sisi lain, tingkat kesembuhan pasien positif Covid-19 terus meningkat.

Ia menilai kondisi tersebut merupakan kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ia pun mengatakan hal tersebut tercapai berkat kerja sama seluruh kementerian, lembaga, dan kelompok masyarakat yang telah berupaya memutus mata rantai penularan Covid-19.

Baca juga: Menko PMK Minta Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bansos Libatkan Pendamping

Meski demikian, ia menyatakan masih ada daerah dengan penambahan pasien positif Covid-19 yang tinggi seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Karenanya, Muhadjir pun tetap meminta seluruh masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan tetap menjaga jarak fisik, tetap beraktivitas dari rumah, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir hingga bersih.

"Ini adalah gambaran tentang perkembangan pertumbuhan dari waktu ke waktu sampai 7 Mei 2020. Kita bersyukur bahwa ternyata prediksi bahwa kasus di Indonesia akan tumbuh secara eksponensial yang sangat ekstrem, ternyata tidak terjadi," lanjut Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK: Krisis Ekonomi 1998 Tak Separah Sekarang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com