Pemerintah RI Minta Bantuan China Usut Kapal yang Larung ABK Indonesia

Kompas.com - 07/05/2020, 22:04 WIB
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (9/4/2020). Kemlu RIMenteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (9/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pihaknya sudah berbicara dengan Duta Besar China di Jakarta terkait anak buah kapal ( ABK) Indonesia yang dilarung ke laut hingga kemungkinan adanya eksploitasi pekerja.

Retno mengatakan, ada tiga hal yang dibicarakan dengan Duta Besar China.

Pertama, Pemerintah Indonesia meminta klarifikasi terkait pelarungan ABK, apakah sesuai standar internasional atau tidak.

"Kedua, pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan mengenai kondisi kehidupan di kapal dan tidak sesuai dan dicurigai menyebabkan kematian 4 awak kapal Indonesia," kata Retno dalam konferensi video, Kamis (7/5/2020).

Baca juga: Menlu Ungkap Nasib 46 ABK Indonesia di Kapal Ikan China

Retno mengatakan, poin terakhir, pemerintah meminta dukungan Pemerintah China untuk pemenuhan tanggung jawab atas hak ABK Indonesia.

"Untuk membantu pemenuhan tanggung jawab atas hak awak kapal termasuk pembayaran gaji yang belum dibayarkan dan kondisi kerja yang aman," ujar dia. 

Retno mengatakan, dalam pembicaraan tersebut, Dubes China menyatakan, akan menyampaikan permintaan Pemerintah Indonesia ke Pemerintah Pusat China.

Tak hanya itu, Pemerintah China memastikan perusahaan kapal akan bertanggung jawab sesuai kontrak yang disepakati dengan ABK.

Lebih lanjut, Retno mengatakan, Pemerintah Indonesia juga meminta Pemerintah China untuk menyelidiki kapal-kapal yang terlibat, kondisi situasi kerja, dan perlakuan terhadap pekerja.

"Jika dari penyelidikan terjadi pelanggaran maka kita akan minat otoritas RRT agar dilakukan penegeakan hukum secara adil," kata dia. 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Nasional
Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Nasional
Kerugian Akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Kerugian Akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Nasional
Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Nasional
Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
YLBHI: Penanganan Pandemi Buruk, tetapi Masyarakat yang Kerap Disalahkan

YLBHI: Penanganan Pandemi Buruk, tetapi Masyarakat yang Kerap Disalahkan

Nasional
Jokowi: Meski Vaksinasi Sudah Dimulai, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggalkan

Jokowi: Meski Vaksinasi Sudah Dimulai, Protokol Kesehatan Jangan Ditinggalkan

Nasional
Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standarisasi

Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standarisasi

Nasional
PPATK Ungkap FPI Lakukan Transaksi Lintas Negara, Pengacara: Itu Dana Umat

PPATK Ungkap FPI Lakukan Transaksi Lintas Negara, Pengacara: Itu Dana Umat

Nasional
Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Nasional
Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Laksana Karantina Bagi WNI dari Luar Negeri

Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Laksana Karantina Bagi WNI dari Luar Negeri

Nasional
PPATK Sebut Ada Transaksi Lintas Negara pada Rekening FPI

PPATK Sebut Ada Transaksi Lintas Negara pada Rekening FPI

Nasional
Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Nasional
Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X