Pemerintah Diminta Selidiki 3 Perusahaan Perekrut ABK WNI untuk Kapal China

Kompas.com - 07/05/2020, 20:08 WIB
Sebuah tangkapan layar dari video yang dipublikasikan media Korea Selatan MBC memperlihatkan, seorang awak kapal tengah menggoyang sesuatu seperti dupa di depan kotak yang sudah dibungkus kain berwarna oranye. Disebutkan bahwa kotak tersebut merupakan jenazah ABK asal Indonesia yang dibuang ke tengah laut oleh kapal asal China. MBC/Screengrab from YouTubeSebuah tangkapan layar dari video yang dipublikasikan media Korea Selatan MBC memperlihatkan, seorang awak kapal tengah menggoyang sesuatu seperti dupa di depan kotak yang sudah dibungkus kain berwarna oranye. Disebutkan bahwa kotak tersebut merupakan jenazah ABK asal Indonesia yang dibuang ke tengah laut oleh kapal asal China.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menduga kuat ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait meninggalnya sejumlah anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal ikan China.

Chief Executive Officer IOJI Mas Achmad Santosa meminta Polri atau Kementerian Ketenagakerjaan menyelidiki dan menyidik tiga perusahaan perekrut ABK untuk menemukan kemungkinan terjadinya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, tindak pidana perdagangan orang, atau tindak pidana lainnya.

"Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, melalui institusi Polri dan/ atau Kementerian Ketenagakerjaan, terhadap tiga manning agency yang mengirimkan ABK Indonesia bekerja di atas kapal Tiongkok bernama Long Xing 629, Long Xing 605, Long, Long Xing 802 dan Tian Yu 8 yaitu, PT Lakemba Perkasa Bahari, PT Alfira Perdana Jaya, dan PT Karunia Bahari," kata Santosa dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2020).

Baca juga: Kronologi 4 Kematian ABK Indonesia di Kapal Ikan China Menurut Menlu

Menurut catatan IOJI, ada 18 ABK asal Indonesia yang jadi korban dalam peristiwa ini.

Empat di antaranya meninggal dunia. Tiga jenazah diketahui dilarungkan atau dihanyutkan ke laut karena kematian mereka dikatakan akibat penyakit menular.

Sementara itu, satu jenazah berinisial EP meninggal dunia di RS Busan, Korsel, setelah kapal berlabuh.

Santosa menduga, 14 ABK lainnya mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti kerja paksa berlebihan, gaji tidak dibayarkan, kekerasan, serta akomodasi dan makanan yang tidak layak.

Santosa meminta penyelidikan dan penyidikan terhadap tiga perusahaan perekrut ABK itu.

Tidak hanya terhadap pelaku fisik, tetapi juga kepada pengurus perusahaan dan pemilik manfaat perusahaan.

Ia mengatakan, penyelidikan dapat merujuk pada UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau UU lainnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dari Kadishub Hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Dari Kadishub Hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Nasional
Tangkap 67 Kapal, KKP Diminta Perluas Pengawasan

Tangkap 67 Kapal, KKP Diminta Perluas Pengawasan

Nasional
Penanganan Bencana NTT, Polri Mulai Sasar Wilayah Sulit Akses Bantuan

Penanganan Bencana NTT, Polri Mulai Sasar Wilayah Sulit Akses Bantuan

Nasional
Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa 3 Saksi untuk Samin Tan

Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa 3 Saksi untuk Samin Tan

Nasional
4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang

4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang

Nasional
Sidang Isbat 1 Ramadhan Akan Dihadiri Perwakilan Ormas hingga Pakar Falak

Sidang Isbat 1 Ramadhan Akan Dihadiri Perwakilan Ormas hingga Pakar Falak

Nasional
Mensos Risma Beri Santunan Rp 120 Juta untuk 8 Ahli Waris Korban Gempa Malang

Mensos Risma Beri Santunan Rp 120 Juta untuk 8 Ahli Waris Korban Gempa Malang

Nasional
Embargo Vaksin Impor dan Upaya Berdikari dengan Vaksin Dalam Negeri

Embargo Vaksin Impor dan Upaya Berdikari dengan Vaksin Dalam Negeri

Nasional
UPDATE: 4.213 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 5 di 3 Negara

UPDATE: 4.213 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 5 di 3 Negara

Nasional
Menko PMK Minta Keselamatan Korban Gempa di Malang Jadi Prioritas

Menko PMK Minta Keselamatan Korban Gempa di Malang Jadi Prioritas

Nasional
Bersikeras Pindah Ibu Kota Saat Pagebluk

Bersikeras Pindah Ibu Kota Saat Pagebluk

Nasional
Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Rizieq Shihab Tidak Disiarkan PN Jaktim

Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Rizieq Shihab Tidak Disiarkan PN Jaktim

Nasional
Kemenag Gelar Sidang Isbat 1 Ramadhan secara Daring dan Luring

Kemenag Gelar Sidang Isbat 1 Ramadhan secara Daring dan Luring

Nasional
Optimisme Pemerintah soal Penyelenggaraan Ibadah Haji di tengah Pandemi Covid-19

Optimisme Pemerintah soal Penyelenggaraan Ibadah Haji di tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Vaksin Sinovac Belum Ada EUL dari WHO, Kemenkes Sebut Sudah Penuhi Kriteria

Vaksin Sinovac Belum Ada EUL dari WHO, Kemenkes Sebut Sudah Penuhi Kriteria

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X