KILAS

Mensos akan Bicara dengan Anies, Pastikan Data Penerima Bansos Sembako Presiden Tepat

Kompas.com - 04/05/2020, 10:00 WIB
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyerahkan paket sembako bantuan Presiden kepada warga RW.01 Kel. Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (03/05). Kementerian Sosial mengerahkan seluruh jajaran untuk memastikan distribusi Bansos Sembako Presiden di DKI Jakarta berjalan lancar. Dok. KemensosMenteri Sosial Juliari P. Batubara menyerahkan paket sembako bantuan Presiden kepada warga RW.01 Kel. Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu (03/05). Kementerian Sosial mengerahkan seluruh jajaran untuk memastikan distribusi Bansos Sembako Presiden di DKI Jakarta berjalan lancar.

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensoso) Juliari P Batubara akan berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait data penerima bantuan sosial (bansos) sembako presiden.

Hal itu karena Mensos mendapati daftar penerima bansos sembako dari Presiden di DKI Jakarta yang sama dengan data Kementerian Sosial (Kemensos) saat terjun langsung mendistribusikan bantuan di beberapa titik, Minggu (4/5/2020).

Akibat kesamaan data itu, beberapa orang menerima bantuan lebih dari sekali. Padahal, target bantuan adalah mereka yang belum pernah menerima bansos.

“Saya akan berbicara dengan Gubernur DKI karena rencana awalnya kan data itu tidak sama. Data dari pemda yang diberikan kepada kami adalah warga yang benar-benar baru,” ujar Juliari dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Kemensos Kawal Penyaluran Bansos untuk 1,9 Juta Keluarga Terdampak Covid-19

Menurut dia, distribusi bansos bagi warga terdampak coronavirus disease 2019 (Covid-19) tak hanya harus cepat, melainkan juga harus tepat sasaran.

Keduanya bisa dilakukan bila tersedia data penerima bantuan yang dapat dipercaya. Dalam penyaluran bantuan bansos, Kemensos berdasarkan data-data dari pemda.

“Bukan kami yang menurunkan data ke bawah. Namun, kami menerima data dari daerah. Aturannya, pembaruan data itu siklusnya dimulai dari bawah atau dari daerah,” ujar Juliari.

Pihaknya pun sebenarnya berharap data yang diterima berbeda dengan masyarakat yang sudah menerima bansos dari DKI dan presiden.

Baca juga: Menemukan Penyelewengan Bansos? Lapor ke Kemensos Melalui Nomor Ini

“Kebetulan Senin (4/5/2020) siang, saya akan rapat dengan Gubernur DKI. Saya tentu akan membicarakan masalah ini,” imbuh Mensos.

Ia berharap bisa mendapat data yang benar-benar baru untuk bantuan tahap selanjutnya, yakni masyarakat yang belum pernah menerima bantuan sembako sama sekali.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X