Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos: Tak Usah Ribut Data Bansos, Semua Bisa Diselesaikan Kekeluargaan

Kompas.com - 03/05/2020, 09:21 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengimbau warga agar tak mempersoalkan masalah data bantuan sosial (bansos). Ia juga mengajak warga bergotong royong dalam distribusi sembako.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk bahu membahu melawan Covid-19.

"Saya kira kita nggak usah ribut-ribut soal data, semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara gotong royong. Kita ini masyarakat yang karakternya gotong royong," kata Juliari saat meninjau proses distribusi sembako di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (2/5/2020).

Baca juga: Mensos Minta Masyarakat yang Dapat Bansos Lebih dari Satu Kali untuk Berbagi

Juliari berharap agar semua warga mendapat bantuan sembako dari pemerintah secara merata.

Oleh karenanya, ia meminta warga atau keluarga yang sudah menerima bansos dari pemerintah provinsi atau siapapun, untuk tidak lagi menerima bantuan.

"Tapi diinformasikan, dan diberikan kepada keluarga lain yang belum menerima sembako apa-apa," ujar Juliari.

Baca juga: Mensos Akui Bansos Sempat Tersendat karena Tas Jinjing Belum Tersedia

Imbauan ini disampaikan lantaran jumlah bantuan terbatas. Menurut Juliari, tidak semua warga bisa menerima bansos, termasuk warga di wilayah DKI Jakarta.

"Tidak mungkin semua kita berikan. Saya kira tadi bisa dilihat sendiri, dari RT/RW menyanggupi agar diatur dengan rapi sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan, yang merasa tidak dipedulikan, saya kira begitu," kata Juliari.

Untuk diketahui, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sembako kepada 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta dan 600.000 keluarga di Bodetabek dengan nilai bantuan Rp 600.000 per bulan. Bantuan ini diberikan selama tiga bulan, yaitu April hingga Juni.

Jika masyarakat menemukan permasalahan bantuan sosial dari Kemensos yang salah sasaran, terjadi penyelewengan, atau pungutan liar, bisa langsung didukan ke nomor hotline bantuan sosial Kemensos di 0811 1022 210. Atau bisa juga melalui email di bansoscovid19@kemsos.go.id.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com