Kompas.com - 30/04/2020, 05:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, tidak perlu ada kecurigaan yang berlebihan terhadap program Kartu Prakerja yang dikeluarkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Ace menanggapi Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan yang meminta KPK menyelidiki potensi penyelewengan dalam program Kartu Prakerja.

Baca juga: Politikus PDI-P Dorong KPK Usut Dugaan Kongkalikong di Kartu Prakerja

"Saya kira kita tidak perlu memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap kebijakan Pemerintah Jokowi tentang Kartu Prakerja ini. Seharusnya kita memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan yang direncanakan," kata Ace dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2020).

Ace meyakini, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 telah melalui kajian mendalam dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya, ia meminta, sesama partai koalisi pemerintah sudah sewajarnya mendukung dan mengawal penanganan Covid-19.

Baca juga: Di RDP, Politisi PKB dan Demokrat Minta KPK Awasi Program Kartu Prakerja

"Sebagai sesama partai pendukung Pemerintah sebaiknya kita bersatu mengawal program penanganan Covid 19 dan dampaknya yang tertuang dalam Perppu No 1 tahun 2020," ujarnya.

Ace juga mengatakan, hingga saat ini antusias masyarakat terhadap Kartu Prakerja tinggi terbukti dengan sudah 8,4 juta orang yang mendaftar secara online.

Adapun, mengenai delapan platform digital tanpa tender, Ace mengatakan, pemerintah sudah menjelaskan mekanisme penentuan dilakukan secara terbuka.

"Pemerintah hanya menyediakan 8 platform digital, yang memilih platform digital mana yang sesuai dengan keinginan peserta kartu prakerja, ya mereka sendiri," ucapnya.

Baca juga: Minta KPK Awasi Kartu Prakerja, Habiburokhman: Jangan sampai Pak Jokowi Ditipu Anak Kecil

Lebih lanjut, Ace pun setuju dengan partai-partai koalisi pemerintah bahwa setiap program pemerintah baik itu Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai dan perlindungan sosial lainnya perlu dilakukan pengawasan.

"Ini (program pemerintah) perlu pengawasan dari aparat penegak hukum, baik itu KPK, BPK, Kepolisian dan Kejaksaan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Arteria Dahlan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki potensi korupsi atas keterlibatan sejumlah platform digital dalam program Kartu Prakerja.

Hal tersebut disampaikan Arteria dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK secara virtual, Rabu (29/4/2020).

Baca juga: Ketua KPK Janji Dalami Informasi Anggota DPR Terkait Kartu Prakerja

"Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp 5,6 triliun. Gagasan Pak Jokowi ini bagus," kata Arteria.

"Namun, bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaiman strategi pengawasannya?" lanjut dia.

Ia sekaligus menyoroti keberadaan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja.

Keberadaan Ruangguru itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan lantaran perusahaan platform digital itu masuk ke dalam program saat pemiliknya, Adamas Belva Syah Devara, menjabat sebagai Staf Khusus Presiden.

Saat ini, Belva diketahui telah mengundurkan diri sebagai Staf Khusus Presiden.

Namun, Arteria berpendapat bahwa mundur dari jabatan Staf Khusus Presiden saja belum cukup.

"Ini tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Salah satu vendor itu milik Stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura. Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat, diusut," lanjut dia.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Nasional
Imbauan Kemenkes: Ada KIPI Usai Vaksin Polio, Segera Lapor

Imbauan Kemenkes: Ada KIPI Usai Vaksin Polio, Segera Lapor

Nasional
Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Nasional
Laksdya Muhammad Ali dan Heru Kusmanto Dianggap Berpeluang Jadi KSAL

Laksdya Muhammad Ali dan Heru Kusmanto Dianggap Berpeluang Jadi KSAL

Nasional
Vaksinasi Polio Massal di Aceh, Kemenkes Siapkan 60.000 Vial Vaksin nOPV2

Vaksinasi Polio Massal di Aceh, Kemenkes Siapkan 60.000 Vial Vaksin nOPV2

Nasional
Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Nasional
Jaksa Cecar Saksi soal Pembayaran Utang Rp 10 Miliar ke 212 Mart oleh ACT

Jaksa Cecar Saksi soal Pembayaran Utang Rp 10 Miliar ke 212 Mart oleh ACT

Nasional
Jokowi Soroti Keberadaan Asrama Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Daerah

Jokowi Soroti Keberadaan Asrama Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Daerah

Nasional
Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

Nasional
Jokowi: Pak Prabowo Punya Kerutan di Wajah dan Rambut Putih

Jokowi: Pak Prabowo Punya Kerutan di Wajah dan Rambut Putih

Nasional
Vaksinasi Polio Massal Digelar, Kadinkes Aceh Akui Sempat Ada Penolakan

Vaksinasi Polio Massal Digelar, Kadinkes Aceh Akui Sempat Ada Penolakan

Nasional
Helikopter Polri Hilang di Bangka Belitung, TNI AL Kerahkan 4 Alat Canggih

Helikopter Polri Hilang di Bangka Belitung, TNI AL Kerahkan 4 Alat Canggih

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Nasional
Putri Candrawathi Minta Maaf Usai Bikin Karier Anggota Polri Terhambat karena Kasusnya

Putri Candrawathi Minta Maaf Usai Bikin Karier Anggota Polri Terhambat karena Kasusnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.