Anggota Fraksi Nasdem Harap RUU Cipta Kerja Tak Hanya Untungkan Investor

Kompas.com - 27/04/2020, 17:30 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, menyatakan bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja tak boleh terkesan berpihak pada kepentingan golongan tertentu.

Ia mengatakan, RUU Cipta Kerja mesti mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, termasuk di dalamnya masyarakat.

"Agar RUU ini bisa diterima semua pihak, tidak hanya dipandang untuk kepentingan satu pihak saja yaitu investor atau pengusaha, tapi juga kepentingan seluruh rakyat," kata Taufik dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, dan pengusaha, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Anggota Panja: RUU Cipta Kerja Disorot untuk Ditunda, tapi Tak Ada Dasarnya

Menurut Taufik, RUU Cipta Kerja harus menjadi solusi atas persoalan regulasi yang selama ini dinilai tidak efisien sehingga menghambat daya saing Indonesia.

DPR dan pemerintah, lanjut dia, mesti mencari solusi terbaik dengan mengkompromikan kepentingan berbagai pihak.

"Bagaimana kita coba merumuskan suatu undang-undang yang bisa mengakomodasi semua permasalahan tadi?" ujar dia.

"Mulai dari ketentuan tumpang tindih, perizinan dan birokrasi berbelit-belit, tapi di sisi lain bagaimana kita bisa mengakomodasi keinginan untuk memajukan ekonomi ini tetap menjamin hak-hak masyarakat," kata Taufik Basari.

Baca juga: Saat Unggahan Jokowi soal RUU Cipta Kerja Dihapus dan Direvisi...

Ia mencontohkan soal penyederhanaan perizinan lahan.

Menurut dia, jaminan terhadap lingkungan hidup tetap harus dikedepankan.

Begitu pula dengan hak-hak buruh atau pekerja yang tidak boleh diabaikan dalam pembahasan soal dunia usaha.

"Misal, ketika ada soal penyederhanaan izin lingkungan hidup, bagaimana komprominya? Perizinan dimudahkan, tetap dengan mengedepankan jaminan lingkungan hidup," tutur Taufik.

Baca juga: RDPU dengan DPR, Ketua Umum HIPPI Usul Perubahan Judul RUU Cipta Kerja

Karena itu, Taufik menegaskan tujuan RUU Cipta Kerja untuk membangkitkan perekonomian nasional harus dimulai dengan membuka ruang diskusi seluas-luasnya.

Dukungan dan penolakan mesti diterima dengan baik untuk menjadi bahan kajian DPR dan pemerintah.

"Jadi di satu sisi kita ingin memajukan ekonomi dengan menarik investasi agar ekonomi bergerak, tapi juga berharap RUU ini tetap mengakomodasi jaminan terhadap hak-hak itu," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Perspesi Korupsi Turun Pertama Kali sejak 2008, Laode: Jangan Kita Anggap Biasa Saja

Indeks Perspesi Korupsi Turun Pertama Kali sejak 2008, Laode: Jangan Kita Anggap Biasa Saja

Nasional
Perpres Pencegahan Ekstremisme Dianggap Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

Perpres Pencegahan Ekstremisme Dianggap Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Nasional
 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Nasional
BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Nasional
Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Nasional
Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Nasional
IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

Nasional
Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan Lewat Produk Keuangan Syariah

Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan Lewat Produk Keuangan Syariah

Nasional
Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Nasional
Kemenko PMK: Pemerintah Akan Naikkan Harga Rokok di Pasaran

Kemenko PMK: Pemerintah Akan Naikkan Harga Rokok di Pasaran

Nasional
Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Nasional
Mendagri Minta Dukungan Pemda Wujudkan Kerja Sama dengan UNICEF

Mendagri Minta Dukungan Pemda Wujudkan Kerja Sama dengan UNICEF

Nasional
Kemenko PMK: Masalah Konsumsi Rokok Remaja Harus Segera Diatasi

Kemenko PMK: Masalah Konsumsi Rokok Remaja Harus Segera Diatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X