Kompas.com - 27/04/2020, 16:44 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKB Sukamto mengatakan, tak dimungkiri bahwa desakan untuk menunda pembahasan RUU masih banyak disuarakan masyarakat.

Namun, menurutnya, tidak ada dasar bagi DPR dan pemerintah untuk menunda pembahasan.

"Sampai saat ini masih banyak sorotan dari masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta yang getol agar di-pending. Tapi tidak ada dasar pending," kata Sukamto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, dan pengusaha, Senin (27/4/2020).

Baca juga: KSPI Batal Gelar Aksi Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Ia mengatakan, RUU Cipta Kerja harus menjadi solusi bagi bagi Indonesia pasca wabah Covid-19 yang menurutnya bakal terjadi persoalan ekonomi besar.

"Setelah kami dengarkan paparan pembicara bahwa setelah Covid-19 akan terjadi masalah ekonomi besar, terutama pengangguran, dikatakan harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Pertanyaannya, siapa yang akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya?" ucapnya.

Dia menuturkan saat ini sudah menyaksikan banyak usaha menengah dan kecil yang hancur dan gulung tikar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sukamto berharap mereka menjadi perhatian DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Menurut Ekonom CSIS, RUU Cipta Kerja Perlu untuk Tingkatkan Ekonomi

Sukamto pun mempertanyakan kesanggupan pemerintah mengatasi angka pengangguran pasca pandemi Covid-19.

"Mohon ini menjadi perhatian, jalan keluarnya seperti apa? Siapa yang akan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya? Apakah negara, kita yakin dalam kondisi seperti ini?" kata Sukamto.

"Kalau tidak menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, lalu mau diapakan bangsa kita yang mayoritas banyak pengangguran?" imbuhnya.

Baca juga: RDPU dengan DPR, Ketua Umum HIPPI Usul Perubahan Judul RUU Cipta Kerja

Panja pembahasan omnibus law RUU Cipta kerja, hari ini menggelar RDPU dengan pakar, akademisi, dan praktisi usaha.

Mereka yang diundang dalam RDPU kali ini adalah Rektor Universitas Prasetiya Mulya Djisman Simandjuntak, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategis and International Studies (CSIS) Yose Rizal, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang.

Wakil Ketua Panja RUU Cipta Kerja Willy Aditya menjelaskan agenda rapat adalah menerima pandangan para narasumber.

RDPU ini disebutkan dalam rangka pembahasan bab Ketentuan Umum, Maksud, dan Tujuan draf RUU Cipta Kerja.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Nasional
Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Nasional
Masih Terjadi Peningkatan Kematian, Satgas Covid-19 Minta Pemda dan Masyarakat Lakukan Ini

Masih Terjadi Peningkatan Kematian, Satgas Covid-19 Minta Pemda dan Masyarakat Lakukan Ini

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 Manfaatkan Tempat Isolasi Terpusat jika Tak Bisa Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 Manfaatkan Tempat Isolasi Terpusat jika Tak Bisa Mandiri

Nasional
UPDATE 29 Juli: Sebaran 43.479 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 29 Juli: Sebaran 43.479 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE: 19,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 19,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.893 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Tengah Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.893 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
UPDATE 29 Juli: Ada 554.484 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Juli: Ada 554.484 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Jumlah Kematian Sepanjang Juli Jadi yang Tertinggi Selama Pandemi

Satgas: Jumlah Kematian Sepanjang Juli Jadi yang Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
UPDATE 29 Juli: Tambah 45.494 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.686.170

UPDATE 29 Juli: Tambah 45.494 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.686.170

Nasional
UPDATE 29 Juli: Ada 274.157 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Juli: Ada 274.157 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemenkes Tunggu Klarifikasi Dinkes DKI soal Foto Viral Influencer Divaksin Dosis Ketiga

Kemenkes Tunggu Klarifikasi Dinkes DKI soal Foto Viral Influencer Divaksin Dosis Ketiga

Nasional
UPDATE 29 Juli: 262.954 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 43,65 Persen

UPDATE 29 Juli: 262.954 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 43,65 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X