KPK akan Prioritaskan Kasus Korupsi yang Berdampak ke Ekonomi Nasional

Kompas.com - 20/04/2020, 11:03 WIB
Ilustrasi KPK TOTO SIHONOIlustrasi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memprioritaskan perkara tindak pidana korupsi yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional.

Hal tersebut disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menunjukkan pemidanaan koruptor pada 2019 masih lemah.

"Penanganan perkara oleh KPK saat ini akan memprioritaskan kepada case building, antara lain terhadap kasus yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional," kata Ali dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2020).

Baca juga: Kejagung Limpahkan Berkas Perkara, Benny Tjokro Juga Dijerat Pencucian Uang

Strategi penanganan perkara ke depan pun akan diubah dengan menggunakan gabungan pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

KPK akan memperkuat dukungan satuan tugas penelusuran aset alias asset tracing supaya dapat memaksimalkan asset recovery dan pengembalian kerugian negara.

Ali menambahkan, KPK saat ini masih menggodok pedoman tentang penuntutan. Harapannya, pedoman penuntutan itu dapat mengurangi disparitas tuntutan pidana, khususnya terhadap pidana badan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pedoman tuntutan itu dibuat untuk seluruh kategori tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal yang memuat pemidanaan pada UU Tipikor dan UU TPPU.

Baca juga: PPATK: Rekening Kasino Kepala Daerah Jadi Pola Baru Pencucian Uang

"Dengan penekanan kepada faktor-faktor yang lebih objektif di dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman," kata Ali.

KPK berharap Mahkamah Aung dapat menerbitkan pedoman pemidanaan sebagai standar majelis hakim dalam memutus tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, ICW menilai, pemidanaan narapidana koruptor masih lemah.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa sedianya keberhasilan pemidanaan korupsi bisa dilihat dari dua hal.

Baca juga: KPK Periksa Eks Bupati Kukar Sebagai Saksi dalam Kasus TPPU Mantan Stafnya

Pertama, dari jumlah pengembalian kerugian negara yang disebabkan kasus korupsi yang terjadi. Kedua, melalui berat atau ringannya vonis yang diberikan hakim.

Berdasarkan temuan ICW, total kerugian negara yang disebabkan oleh kasus korupsi pada 2019 sebesar Rp 12 triliun. Namun jumlah uang pengganti hanya Rp 748,1 miliar.

"Sangat jauh sekali perbedaanya," ujar Kurnia dalam diskusi virtual yang diselenggarakan ICW, Minggu (19/4/2020).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Nasional
UPDATE 27 September: 49,1 Juta Orang Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 27 September: 49,1 Juta Orang Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Ingatkan Kepala Daerah Soal Integritas, Ketua KPK: Jangan Bebani Staf dengan Upeti

Ingatkan Kepala Daerah Soal Integritas, Ketua KPK: Jangan Bebani Staf dengan Upeti

Nasional
UPDATE: Tambah 214.591, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 38.291.015

UPDATE: Tambah 214.591, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 38.291.015

Nasional
Luhut: Kedatangan WNA Kami Lakukan Pengetatan, dari AS dan Turki Termasuk

Luhut: Kedatangan WNA Kami Lakukan Pengetatan, dari AS dan Turki Termasuk

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.390 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 1.390 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
UPDATE: Bertambah 118, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.585 Orang

UPDATE: Bertambah 118, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.585 Orang

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 388.341 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 September: Ada 388.341 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.771, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.027.548

UPDATE: Bertambah 3.771, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.027.548

Nasional
Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Nasional
UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Nasional
Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Nasional
UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.