PPATK: Rekening Kasino Kepala Daerah Jadi Pola Baru Pencucian Uang

Kompas.com - 05/02/2020, 14:46 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin saat ditemui di Pusdiklat PPATK, Tapos, Depok, Kamis (30/11/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin saat ditemui di Pusdiklat PPATK, Tapos, Depok, Kamis (30/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, kepemilikan rekening kasino kepala daerah di luar negeri merupakan pola baru dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Kiagus, uang yang mengalir ke rekening kasino tersebut dapat diduga merupakan hasil tindak kejahatan.

"Pendapatan dana yang diduga berasal dari hasil kejahatan ke rekening kasino atau casino account merupakan pola baru di Indonesia dalam rangka pencucian uang," kata Kiagus dalam rapat Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Baca juga: Komisi III dan PPATK Bahas Temuan Rekening Kasino Kepala Daerah

Kiagus mengatakan, terduga pelaku sengaja membuka rekening melalui kasino agar bisa membawa uang hasil TPPU dalam bentuk tunai ke dalam negeri.

"Terduga pelaku membuka rekening di kasino dan menggunakan member card kasino sebagai media agar dapat membawa kembali dana tunai ke Indoensia," tuturnya.

"Hal ini merupakan upaya menyembunyikan uang dan atau menyamarkan sumber dana yang diduga berasal dari tindak pidana agar seolah-olah berasal dari hasil bermain judi di kasino," ujar Kiagus.

Baca juga: Polri: Laporan PPATK soal Rekening Kasino Kepala Daerah Diserahkan ke Penegak Hukum Lain

Ia pun menyatakan setidaknya ada aliran uang senilai Rp 50 miliar di rekening kasino sejumlah kepala daerah di luar negeri.

"Dari analisis dan pemeriksaan terhadap perkara disampaikan salah satunya terkait ditemukannya rekening kepala daerah di kasino di luar negeri yang besarnya kurang lebih Rp 50 miliar," kata Kiagus.

Mengenai temuan rekening kasino kepala daerah ini, sebelumnya diungkapkan PPATK pada Desember 2019.

Saat itu, Kiagus menyampaikan refleksi akhir tahun PPATK. Kiagus banyak menekankan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Salah satu yang paling menarik, dia menyebutkan bahwa PPATK menemukan dugaan TPPU kepala daerah. Ia menyatakan bahwa kepala daerah itu menaruh uangnya di luar negeri.

"PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri," ujar Kiagus di kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: Indonesia Selama Ini Hanya Jadi Tukang Stempel Produk Halal Impor

Ma'ruf Amin: Indonesia Selama Ini Hanya Jadi Tukang Stempel Produk Halal Impor

Nasional
Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Nasional
Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Nasional
Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Nasional
Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Nasional
Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Nasional
Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Nasional
Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Nasional
Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Nasional
Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Nasional
Yurianto Kini Jadi Staf Ahli, Ini Pesan Menkes Terawan

Yurianto Kini Jadi Staf Ahli, Ini Pesan Menkes Terawan

Nasional
Lewat Satelit, Polisi Hanya Temukan Satu Titik Api dalam Kebakaran Kejagung

Lewat Satelit, Polisi Hanya Temukan Satu Titik Api dalam Kebakaran Kejagung

Nasional
Ditanya Dasar Hukum Hapus Satu Pasal di UU Cipta Kerja, Ini Jawaban Istana

Ditanya Dasar Hukum Hapus Satu Pasal di UU Cipta Kerja, Ini Jawaban Istana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X