Proses RUU Cipta Kerja di DPR Langgar Prosedur Legislasi, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 20/04/2020, 10:50 WIB
Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi di Kantor PSHK, Puri Imperium, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariDirektur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi di Kantor PSHK, Puri Imperium, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR membatalkan pembentukan panitia kerja (Panja) RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Menurut PSHK, keputusan Baleg membentuk dan menyerahkan pembahasan RUU ini ke Panja telah melanggar sejumlah prosedur formal legislasi.

Prosedur formal yang dimaksud, antara lain mekanisme pembentukan undang-undang dalam Tata Tertib DPR, hingga regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

"Serta akan menutup transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja," kata Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (20/4/2020).

Baca juga: Baleg DPR Tetapkan Anggota Panja RUU Cipta Kerja Senin Ini

Fajri mengatakan, Pasal 151 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah mengatur bahwa pembahasan RUU dalam Panja dilakukan setelah rapat kerja (Raker) antara komisi, gabungan komisi, Baleg, Panitia Khusus, atau Badan Anggaran bersama menteri yang mewakili presiden.

Lalu, Pasal 154 ayat (1) Tata Tertib DPR menyebutkan, Raker membahas seluruh materi RUU sesuai daftar inventarisasi masalah (DIM) dari setiap Fraksi di DPR atau DPD apabila RUU terkait dengan kewenangannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dan Pasal 156 ayat (1) Tata Tertib DPR menegaskan, Raker menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk mendapatkan masukan terhadap RUU yang sedang dibahas.

Pada Selasa (14/4/2020), DPR menggelar raker pertama dengan agenda penjadwalan penyusunan dan penyerahan DIM RUU Cipta Kerja. Namun, dalam Raker tersebut, pimpinan raker justru langsung membentuk Panja.

Baca juga: Riset: Mayoritas Pekerja Tak Paham Omnibus Law Cipta Kerja

"Seharusnya sebelum membentuk Panja Baleg melakukan rangkaian Raker membahas seluruh materi RUU dengan menggunakan DIM sesuai dengan Tata Tertib DPR," ujar Fajri.

Fajri mengatakan, dalam Raker tersebut, tidak semua fraksi siap untuk menyerahkan DIM.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Menag Ingatkan tentang Empati untuk Jaga Persatuan

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Nasional
Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Nasional
Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Nasional
Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Nasional
Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Rachel Vennya Bantah Karantina di Wisma Atlet, Ini Kata Kemenkes

Rachel Vennya Bantah Karantina di Wisma Atlet, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Selesai Jalani Pemeriksaan Psikiatri di RS Polri

Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Selesai Jalani Pemeriksaan Psikiatri di RS Polri

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Keterampilan dan Partisipasi Perempuan di Industri Jamu

Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Keterampilan dan Partisipasi Perempuan di Industri Jamu

Nasional
Menko PMK: Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Menarik Masyarakat Ikut JKN

Menko PMK: Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Menarik Masyarakat Ikut JKN

Nasional
Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.