Anggota Komisi I: Jangan Sampai Rapat Bocor karena Aplikasi Tidak Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperhatikan isu keamanan dan ketahanan siber di tengah pandemi Covid-19.

Sebab, saat ini lembaga pemerintahan hingga swasta memaksimalkan penggunaan aplikasi online untuk menunjang kerja.

Ia pun meminta BSSN menyediakan aplikasi khusus berkeamanan tinggi bagi unsur pemerintah dan kelengkapan negara lainnya demi menjaga keamanan informasi rapat-rapat yang digelar online.

Baca juga: Antisipasi Pencurian Data Pribadi di Tengah Wabah Covid-19, BSSN Imbau Penyedia Layanan Monitor Keamanan Sistem

"Kami mengusulkan agar BSSN bisa menyediakan atau bahkan membuat sendiri aplikasi serupa yang bisa dan aman digunakan untuk kalangan pemerintahan, presiden, DPR, kabinet, dan lembaga-lembaga negara yang lain," kata Sukamta, Kamis (16/4/2020).

Menurut Sukamta, keamanan negara dalam situasi ini menjadi rentan karena potensi pencurian atau kebocoran data.

Dia tak berharap keputusan-keputusan penting negara bocor karena menggunakan aplikasi yang keamanannya dipertanyakan.

"Penting untuk memastikan keamanan negara dalam ranah siber. Jangan sampai rapat-rapat pengambilan keputusan bocor karena masih menggunakan aplikasi yang tidak cukup aman," ucapnya.

Sukamta meminta BSSN bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini maksimal dalam tiga pekan.

"Kami ingin agar aplikasi yang disiapkan ini memiliki keamanan tinggi standar militer dan kami minta agar bisa diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 pekan ini," ujarnya.

Baca juga: Istana Ganti Aplikasi Video Conference, Rapat Jokowi Sempat Tersendat

Selain aplikasi khusus lembaga/kementerian, Sukamta berharap pemerintah serius membuat sistem keamanan siber yang bisa diterapkan di berbagai situs dan aplikasi yang digunakan Indonesia.

Ia mencontohkan China yang memiliki sistem Great Firewall, sebuah regulasi sensor internet di wilayah mereka.

"Jika di China ada Great Firewall, semacam sistem untuk menyensor konten-konten tertentu, maka perlu juga kita di sini membuat sistem serupa. Di sana juga ada Golden Shield Project yang berupa sistem keamanan informasi," kata Sukamta.

"Indonesia juga harus punya sistem semacam itu. Bahkan kalau memungkinkan, program ketahanan dan keamanan siber dibuat satu saja, yang mencakup konten dan sistem keamanan sibernya," imbuhnya.