Kompas.com - 14/04/2020, 08:50 WIB
Gedung MK KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaGedung MK
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menuai kritik karena dinilai tidak mengatur hal-hal substansial dalam memperbaiki institusi MK.

Sebaliknya, draf revisi UU MK itu dinilai lebih banyak mengatur komposisi hakim MK, termasuk soal masa jabatan hingga usia minimum hakim MK.

"Apa kaitannya dengan masa jabatan yang kemudian dipanjangkan, problem di MK itu bayangan saya berkaitan dengan pengambilan keputusan, saya enggak tahu seberapa berkualitas sekarang putusan," kata pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar dalam sebuah diskusi, Senin (14/4/2020) kemarin.

Baca juga: Revisi UU MK Diajukan Ketua Baleg DPR sebagai Pengusul Tunggal

Menurut Zainal, putusan MK yang berbeda kualitasnya antara suatu putusan dengan putusan yang lain mestinya menjadi prioritas ketimbang ketentuan soal masa jabatan.

Ia juga menyoroti kentalnya politisasi di MK yang membuat putusan dapat disetir tanpa kejelasan.

"Ada putusan yang kelihatan serius dalam mengelola konsep putusannya, ada putusan yang seakan-akan asal jadi," kata Zainal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu problem menurut saya, lagi-lagi apa hubungannya dengan masa jabatan?" ujar dia.

Pasal 22 UU MK mengatur masa jabatan hakim konstitusi berlaku selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Dalam draf revisi UU MK, ketentuan Pasal 22 tersebut dihapus. Ketentuan akhir masa jabatan hakim MK diatur lewat Pasal 23 yang menyatakan hakim MK dapat diberhentikan dengan hormat bila telah berusia 70 tahun.

Menurut pengajar pakar hukum tata negara STIH Jentera Bivitri Susanti, pembatasan masa jabatan tetap diperlukan sebagai mekanisme mengukur kinerja dan akuntabilitas para hakim MK.

"Apakah ada cara lain, apakah ada mekanisme lain yang secara kuat mengontrol perilakunya dan juga bagaimana kinerjanya di mahkamah konstitusi, hal ini yang harus dipertanyakan," ujar Bivitri.

Baca juga: Revisi UU MK, Aturan Usia Minimal Hakim Konstitusi Dipersoalkan

Usia minimal 60 tahun

Pasal lain dalam draf revisi UU MK yang dipersoalkan adalah Pasal 15 yang mengatur sejumlah syarat untuk menjadi hakim MK.

Dalam Pasal 15 Ayat (2) draf tersebut, usia minimum hakim MK adalah 60 tahun.

 

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

Nasional
Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Nasional
Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.