Mustakim
Jurnalis

Produser Program Talk Show Satu Meja The Forum di Kompas TV
Satu Meja The Forum tayang setiap Rabu pukul 20.30 WIB LIVE di Kompas TV

PSBB, Demi Kemaslahatan Bersama Melawan Corona

Kompas.com - 13/04/2020, 10:39 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SETELAH melalui drama pengembalian berkas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya menyetujui permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto meneken surat persetujuan PSBB itu Senin (6/4/2020) malam.

Usai mendapat restu Kemenkes, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung bergerak cepat. Tak sampai sepekan pasca-terbitnya izin, Anies langsung menerapkan PSBB di Ibu Kota pada Jumat (10/4/2020). Pelaksanaan PSBB tersebut akan berlaku selama dua pekan sejak diterapkan.

DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan PSBB dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Merujuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, ada sejumlah hal yang harus dilakukan pemda jika memberlakukan PSBB.

Pasal 13 menjelaskan, PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, hingga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Selain itu, kegiatan sosial dan budaya juga bakal dibatasi. Juga pembatasan moda transportasi.

PSBB wilayah penyangga Jakarta

Menyusul Jakarta, Kemenkes akhirnya juga memberi restu penerapan PSBB sejumlah wilayah di Jawa Barat, yakni Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor.

Usai mengantongi izin tersebut, Pemprov Jabar akan mulai memberlakukan PSBB pada Rabu (15/4/2020).

Berbeda dengan DKI Jakarta, Jabar akan melakukan PSBB maksimal. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, PSBB maksimal artinya akan ada penutupan akses masuk dan keluar di wilayah tersebut dan pembatasan aktivitas perkantoran. Ini akan dilakukan di Kota Bekasi, Bogor dan Depok.

Sementara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor akan menerapkan PSBB tingkat minimal hingga menengah. Sama seperti Jakarta, status PSBB di Jabar juga akan diterapkan selama 14 hari.

Dampak PSBB

Virus Corona tak hanya merenggut banyak nyawa. Pandemi ini juga mengancam perekonomian dan menggerus mata pencaharian banyak orang.

Roda ekonomi seakan terhenti setelah pemerintah menerapkan kebijakan PSBB guna mencegah meluasnya virus ini.

Masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang dan tukang ojek, menjadi kelompok yang terpapar kebijakan tersebut. Juga buruh pabrik.

Pejalan kaki melintas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY Pejalan kaki melintas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Kementerian Tenaga Kerja mencatat, per 6 April 2020, ada 130.456 pekerja yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) gara-gara virus Corona.

Mengutip Kompas.com, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan, pekerja yang dirumahkan itu terdiri atas pekerja formal, informal dan buruh.

Sejumlah kalangan memprediksi, PSBB akan menyebabkan sejumlah industri sekarat. Apalagi banyak sektor sudah mengalami pelemahan permintaan sejak pandemi terjadi.

Sektor yang paling parah terdampak adalah pariwisata, jasa angkutan orang dan properti. Melemahnya sektor pariwisata diprediksi akan memberi efek domino ke UMKM.

Jaring pengaman sosial

Namun pemerintah tak tinggal diam dan berpangku tangan. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah menyiapkan program Jaring Pengaman Sosial.

Pemerintah mengalokasikan Rp100 triliun lebih guna menanggulangi dampak pandemi. Ini dilakukan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ada tujuh program yang dirancang pemerintah sebagai program jaring pengaman sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi listrik untuk golongan tertentu, dan bantuan sosial khusus wilayah Jabodetabek.

Jokowi menyatakan, ada tiga hal yang harus ditekankan dalam pelaksanaan program jaring pengaman sosial.

 Di luar agenda resmi yang telah dijadwalkan, Presiden Joko Widodo mendadak meninjau Gudang Bulog di Kelapa Gading, Rabu (18/3/2020) pagi, untuk memastikan ketersediaan beras.Biro Pers Sekretariat Presiden Di luar agenda resmi yang telah dijadwalkan, Presiden Joko Widodo mendadak meninjau Gudang Bulog di Kelapa Gading, Rabu (18/3/2020) pagi, untuk memastikan ketersediaan beras.

Pertama, harus tepat sasaran, dilaksanakan sesegera mungkin secara cepat dan tepat. Dan terakhir, mekanisme penyaluran dilakukan seefisien mungkin serta menggunakan cara-cara praktis dan tidak menyulitkan masyarakat.

Akankah PSBB di Jakarta dan Jabar mampu memutus penyebaran Covid-19?

Mengapa ada perbedaan antara PSBB di DKI Jakarta dan Jabar?

Apa saja dampak sosial dan ekonomi akibat penerapan PSBB? Sektor apa saja yang paling terdampak?

Apakah program Jaring Pengaman Sosial mampu mengatasi dampak ekonomi dan sosial PSBB?

Selain Jaring Pengaman Sosial, apa saja yang akan dilakukan pemerintah terkait dampak ekonomi akibat pandemi ini?

Ikuti pembahasannya dalam talkshow Dua Arah, Senin (13/4/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 22.00 WIB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.