Kompas.com - 08/04/2020, 18:14 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat melakukan rapat video conference dengan sejumlha menteri terkait penanganan Covid-19, MInggu (22/3/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat melakukan rapat video conference dengan sejumlha menteri terkait penanganan Covid-19, MInggu (22/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 75 triliun untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan ke dalam beberapa pos.

"Dari sisi pemerintah, langkah-langkah percepatan penanganan terus dilakukan. Di antaranya dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan," kata Muhadjir, dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Rabu (8/4/2020).

Baca juga: Kemenkeu Telah Cairkan Anggaran Rp 3,3 Triliun untuk BNPB

Pos yang dimaksud, antara lain, untuk belanja penanganan kesehatan, bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, upgrade 132 rumah sakit rujukan pasien Covid-19 termasuk Wisma Atlet.

Kemudian, insentif tenaga medis yakni dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, bidan dan perawat, serta tenaga medis lainnya.

Termasuk juga untuk memberikan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19.

Adapun dari jumlah Rp 75 triliun tersebut, Rp 65,8 triliun dialokasikan untuk belanja penanganan kesehatan yang meliputi pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasaran kesehatan, dan dukungan sumber daya manusia.

Selanjutnya, Rp 3 triliun untuk bantuan iuran BPJS bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

Baca juga: Jokowi Minta Laporan soal Realokasi Anggaran di Daerah

Insentif bagi tenaga medis, yakni dokter spesialis Rp 15 juta per bulan, dokter umum dan dokter gigi Rp 10 juta per bulan, bidan dan perawat Rp 7,5 juta per bulan, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta per bulan.

Ada pula santunan kematian tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19 sebesar Rp 300 juta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Nasional
Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Nasional
Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Nasional
Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Nasional
Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS Bukan karena Ingin Asal Beda

Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS Bukan karena Ingin Asal Beda

Nasional
Jozeph Paul Zhang Masuk DPO, Masyarakat Diimbau Tak Terprovokasi

Jozeph Paul Zhang Masuk DPO, Masyarakat Diimbau Tak Terprovokasi

Nasional
Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang

Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang

Nasional
Dokumen Administrasi Perjalanan Wajib Dibawa Saat Bepergian, Ini Syarat dan Cara Mendapatkannya

Dokumen Administrasi Perjalanan Wajib Dibawa Saat Bepergian, Ini Syarat dan Cara Mendapatkannya

Nasional
Kuasa Hukum Demokrat Minta Polisi Usut Pencatutan Nama Ketua DPC

Kuasa Hukum Demokrat Minta Polisi Usut Pencatutan Nama Ketua DPC

Nasional
Demokrat Duga Pengacara Kubu KLB Catut Nama Ketua DPC untuk Gugat AHY

Demokrat Duga Pengacara Kubu KLB Catut Nama Ketua DPC untuk Gugat AHY

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X