Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Kompas.com - 04/04/2020, 12:08 WIB
Tsarina Maharani,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, pandemi virus corona di Tanah Air memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Menurut dia, kelangkaan alat pelindung diri (APD), seperti masker, membuka kesempatan bagi masyarakat memproduksi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

"Kami mungkin melihat ini ada peluang juga dari sisi ekonomi," kata Zulkieflimansyah dalam diskusi "Daerah Menghadapi Corona" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu (4/4/2020).

Baca juga: Bertambah 2, Kasus Positif Covid-19 di NTB Jadi 8 Orang

"Cara bepikir ini harus diubah. Bikin masker teknologinya enggak canggih-canggih amat, bisa kita bikin di sini. APD kita bisa bikin sendiri di sini," lanjut dia.

Selain itu, cairan disinfektan yang juga kini jadi kebutuhan bisa diproduksi secara mandiri.

Menurut Zulkieflimansyah, pandemi virus corona ini sekaligus menggeliatkan kebanggaan tentang produk-produk dalam negeri.

"Ini celah bagi kita untuk meng-introduce semangat yang selama ini kita lupakan, bangga menggunakan produk kita sendiri," ujar Zulkieflimansyah.

Baca juga: Pasien Ketujuh Positif Corona di NTB Pernah Ikut Tabligh Akbar di Makassar

Dia mengatakan hal ini sudah terbukti di NTB. Zulkieflimansyah menyatakan Usaha Kecil Masyarakat (UKM) menjadi hidup di tengah pandemi virus corona.

"Sekarang di NTB tidak lagi langka. Sekarang kami bikin sndiri. UKM jadi hidup, ketimbang kita teriak-teriak di media sosial, di tempat tidur, kita bikin sendiri sekarang," kata dia.

"Nah, sekarang APD ngapain kita impor? Kita capacity, capability untuk memproduksi sendiri. Ini kesempatannya," imbuhnya.

Berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah, Zulkieflimansyah mengatakan Presiden Joko Widodo intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

Baca juga: Banyak Warga Mudik, Jumlah ODP di NTB Mencapai 1.025 Orang

Ia mengatakan kebijakan pemerintah daerah beriringan dengan pemerintah pusat.

"Langkah kami ini betul-betul terukur, berkoordinasi pemerintah pusat dan dalam hal ini juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota," kata Zulkieflimansyah.

"Tentu tugas kami yang utama adalah, pertama, bagaimana mengatur ritme supaya mampu mengantisipasi wabah virus corona dengan baik dan persoalan teknis kesehatan lain," lanjutnya.

Ia pun mengatakan dapat memahami kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, seperti misalnya keputusan belum ditetapkan karantina wilayah atau lockdown.

Menurut Zulkieflimansyah, peringatan soal pembatasan sosial atau social distancing sudah cukup.

Namun, ia meminta dampak ekonomi terhadap masyarakat juga betul-betul diperhatikan jika pandemi ini berlangsung lama.

"Kami apresiasi apa yg dilakukan pemerintah dan mengerti betul pertimbangan-pertimbangannya, karena itu kami rasakan sendiri. Kami paksakan orang social distancing, kemudian tetap berada di rumah, kalau dampak ekonomi sosialnya tidak diperhatikan kasihan juga," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Nasional
Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Nasional
Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Nasional
Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Sebut Sudah Komunikasi dengan Puan

Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Sebut Sudah Komunikasi dengan Puan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com