DPR Minta Polisi Evaluasi Izin Kegiatan yang Kumpulkan Massa

Kompas.com - 19/03/2020, 12:03 WIB
Misa penahbisan Mgr Siprianus Hormat sebagai Uskup Ruteng digelar di Gereja Katedral Ruteng, Manggarai, NTT, Kamis (19/3/2020). KOMPAS.com/Markus MakurMisa penahbisan Mgr Siprianus Hormat sebagai Uskup Ruteng digelar di Gereja Katedral Ruteng, Manggarai, NTT, Kamis (19/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Herman Hery meminta kepolisian mengevaluasi seluruh izin kegiatan di berbagai daerah yang bersifat mengumpulkan massa.

Ia mengatakan, polisi mesti segera berkomunikasi dengan para panitia pelaksana agar kegiatan mereka dapat ditunda sementara di tengah upaya penanganan wabah virus corona di dalam negeri.

"Ke depan, saya meminta aparat kepolisian mengevaluasi semua izin kegiatan pengumpulan massa di seluruh daerah dan berkomunikasi dengan panitia pelaksana agar setidaknya menunda kegiatannya sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah," kata Herman, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: Meski Sudah Minta Ditunda, Penahbisan Uskup Ruteng Tetap Digelar

Herman pun menyampaikan keprihatinan atas upacara penahbisan Mgr Siprianus Hormat sebagai Uskup Ruteng yang digelar di Ruteng, Manggarai, NTT, hari ini.

Ia berharap panitia sepenuhnya mewaspadai pandemi virus corona dan telah menyiapkan upaya pencegahan agar penyebaran virus tidak meluas.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, diketahui telah meminta Keuskupan Ruteng menunda upacara itu.

"Tentu saya menyampaikan keprihatinan tersendiri. Saya berharap panitia pelaksana sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kesehatan pengunjung acara tersebut," ujarnya.

Baca juga: Cegah Penularan Virus Corona, Kepala Gugus Tugas Minta Penahbisan Uskup Ruteng Ditunda

Herman mengapresiasi pengawasan yang dilakukan Doni demi memperkecil kemungkinan persebaran virus corona.

Herman memahami banyak acara yang sudah direncanakan dan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum adanya wabah virus corona ini.

Selain upacara penahbisan Uskup Ruteng, ia menyinggung gelaran Ijtima Ulama Dunia di Gowa, Sulawesi Selatan, yang kini telah dipastikan batal.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X